Nurhayati Disebut Mestinya Dapat Penghargaan karena Laporkan Dugaan Korupsi, tapi Malah Jadi Tersangka

Kompas.com - 21/02/2022, 21:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus mantan Kepala Urusan (Kaur) di Cirebon, Nurhayati, yang menjadi tersangka usai melaporkan dugaan korupsi dana desa jadi perhatian publik. Nurhayati seharusnya mendapat penghargaan atas keberaniannya mengungkap dugaan korupsi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan, negara memungkinkan pemberi informasi dugaan korupsi kepada penegak hukum mendapatkan penghargaan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

"Dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta,” kata Wakil Ketua LPSK Manager Nasution melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Kisah Nurhayati viral setelah mengaku melaporkan tindakan korupsi, tetapi justru kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Akan Lakukan Koordinasi Terkait Kasus Nurhayati di Cirebon

Awalnya Nurhayati melaporkan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2018-2020.

Kepala Desa setempat bernama Supriyadi kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena merugikan keuangan negara mencapai Rp 818 juta.

Namun, dalam perjalanannya, Nurhayati yang awalnya merupakan pelapor dan saksi ikut ditetapkan sebagai tersangka. Nurhayati sebelumnya adalah Kaur Desa Citemu.

Penetapan tersangka terhadap Nurhayati di akhir tahun 2021 disebut atas petunjuk dari Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Cirebon kepada pihak kepolisian.

Polisi menetapkan status tersangka terhadap Nurhayati karena diduga Nurhayati turut serta membantu praktik korupsi Supriyadi dengan cara memberikan uang langsung ke Supriyadi selaku kepala desa, bukannya kepada tiap kepala urusan.

Baca juga: Kasus Nurhayati Jadi Tersangka Korupsi, Ini Penjelasan Kajari Cirebon

Di sisi lain, polisi mengatakan, tindakan Nurhayati itu berdasarkan perintah Supriyadi. Polisi juga mengakui belum mendapat bukti apakah Nurhayati menerima dan menikmati hasil korupsi tersebut atau tidak.

LPSK mengatakan, jika Nurhayati bekerja sesuai ketentuan dengan mencairkan dana desa atas rekomendasi camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), seharusnya ia tidak boleh dipidana.

Tak hanya itu, kata Nasution, posisi hukum Nurhayati selaku pelapor dugaan korupsi dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Pasal 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyebutkan, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana,” ungkapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Nasional
Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Nasional
Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Nasional
Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Nasional
Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Nasional
Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Nasional
Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Nasional
Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Nasional
Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Nasional
Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Nasional
Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Nasional
Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Nasional
MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Nasional
Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.