Nurhayati Disebut Mestinya Dapat Penghargaan karena Laporkan Dugaan Korupsi, tapi Malah Jadi Tersangka

Kompas.com - 21/02/2022, 21:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus mantan Kepala Urusan (Kaur) di Cirebon, Nurhayati, yang menjadi tersangka usai melaporkan dugaan korupsi dana desa jadi perhatian publik. Nurhayati seharusnya mendapat penghargaan atas keberaniannya mengungkap dugaan korupsi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan, negara memungkinkan pemberi informasi dugaan korupsi kepada penegak hukum mendapatkan penghargaan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

"Dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta,” kata Wakil Ketua LPSK Manager Nasution melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Kisah Nurhayati viral setelah mengaku melaporkan tindakan korupsi, tetapi justru kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Akan Lakukan Koordinasi Terkait Kasus Nurhayati di Cirebon

Awalnya Nurhayati melaporkan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2018-2020.

Kepala Desa setempat bernama Supriyadi kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena merugikan keuangan negara mencapai Rp 818 juta.

Namun, dalam perjalanannya, Nurhayati yang awalnya merupakan pelapor dan saksi ikut ditetapkan sebagai tersangka. Nurhayati sebelumnya adalah Kaur Desa Citemu.

Penetapan tersangka terhadap Nurhayati di akhir tahun 2021 disebut atas petunjuk dari Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Cirebon kepada pihak kepolisian.

Polisi menetapkan status tersangka terhadap Nurhayati karena diduga Nurhayati turut serta membantu praktik korupsi Supriyadi dengan cara memberikan uang langsung ke Supriyadi selaku kepala desa, bukannya kepada tiap kepala urusan.

Baca juga: Kasus Nurhayati Jadi Tersangka Korupsi, Ini Penjelasan Kajari Cirebon

Di sisi lain, polisi mengatakan, tindakan Nurhayati itu berdasarkan perintah Supriyadi. Polisi juga mengakui belum mendapat bukti apakah Nurhayati menerima dan menikmati hasil korupsi tersebut atau tidak.

LPSK mengatakan, jika Nurhayati bekerja sesuai ketentuan dengan mencairkan dana desa atas rekomendasi camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), seharusnya ia tidak boleh dipidana.

Tak hanya itu, kata Nasution, posisi hukum Nurhayati selaku pelapor dugaan korupsi dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Pasal 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyebutkan, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana,” ungkapnya.

“Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya," imbuh Nasution.

Menurut dia, bila ada tuntutan hukum terhadap pelapor, seharusnya tuntutan hukum itu harus ditunda sampai kasus yang dilaporkan telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK pun mengkritik langkah penegak hukum yang justru memidanakan pelapor dugaan kasus korupsi. Nasution khawatir preseden buruk ini akan menghambat upaya pemberantasan korupsi karena akan membuat masyarakat jadi enggan melapor kasus korupsi karena takut.

Baca juga: Kisah Nurhayati, Laporkan Korupsi Kepala Desanya, Malah Dijadikan Tersangka

“Kasus ini membuat para pihak yang mengetahui tindak pidana korupsi tidak akan berani melapor karena takut akan ditersangkakan seperti Nurhayati,” terangnya.

Nasution juga menilai, status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi "mencederai akal sehat, keadilan hukum dan keadilan publik".

Padahal, posisi hukum Nurhayati selaku pelapor dugaan korupsi dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk tidak mendapatkan serangan balik, sepanjang laporan itu diberikan dengan itikad baik.

LPSK menyatakan akan mengambil langkah proaktif menemui Nurhayati. Nurhayati disebut memiliki hak konstitusional untuk memohon perlindungan kepada LPSK seandainya memerlukan.

Baca juga: Laporkan Kasus Korupsi Atasannya, Nurhayati, Bendahara Desa di Cirebon, Malah Jadi Tersangka, Ini Ceritanya

Menanggapi ramainya kritik atas kasus Nurhayati, Kajari Cirebon Hutamrin mengatakan, pihaknya tidak melakukan intervensi atas proses penyidikan di kepolisian.

Hutamrin menyebut penetapan tersangka Nurhayati tidak semerta-merta karena petunjuk dari jaksa. Namun, juga atas temuan dari pihak kepolisian.

“Jadi petunjuk itu ada, tapi petunjuknya apa harus diungkap,” kata Hutamrin kepada Kompas.com, Senin.

 

(Penulis: Vitorio Mantalean, Tatang Guritno. Editor: Bagus Santosa, Diamanty Meiliana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Nasional
Pengacara: Atasan Bharada E Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Pengacara: Atasan Bharada E Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Nasional
Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Nasional
Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Nasional
Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Nasional
AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

Nasional
Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi 'Justice Collaborator'

Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Nasional
Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Nasional
Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Nasional
PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

Nasional
Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Nasional
Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Nasional
Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.