Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Andi Widjajanto yang Bakal Dilantik Jokowi Jadi Gubernur Lemhannas

Kompas.com - 20/02/2022, 18:59 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menunjuk mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Dua sumber Kompas.com, yaitu di lingkungan Istana Presiden dan DPR RI mengemukakan hal itu, Minggu (20/2/2022).

Andi bahkan dijadwalkan akan dilantik Jokowi pada Senin besok.

Dengan penunjukan itu, Andi akan menggantikan Gubernur Lemhanas sebelumnya, Agus Widjojo, yang kini menjadi duta besar Indonesia di Filipina.

Baca juga: Andi Widjajanto Disebut Akan Dilantik Jokowi Jadi Gubernur Lemhanas, Besok

Kompas.com sudah mengontak Andi untuk mengonfirmasi hal tersebut. 

"Terima kasih," balas Andi singkat atas ucapan selamat untuk jabatan barunya tersebut.

Plt Gubernur Lemhanas, Marsekal Madya Wieko Syofyan, juga membenarkan bahwa akan ada pelantikan Gubernur Lemhanas baru pada Senin besok.

Baca juga: Jokowi Sudah Harus Tunjuk Kepala Otorita IKN pada 15 April 2022

Pihak Lemhanas sudah mendapatkan undangan untuk menghadiri agenda pelantikan tersebut.

"Benar besok akan ada pelantikan Gubernur Lemhanas yang baru, Lemhanas sudah dapat undangan kehadirannya," kata Syofyan ketika dikonfirmasi Kompas.com, Minggu ini.

Putra jenderal yang dekat dengan PDI-P

Dikutip dari surabaya.tribunnews.com, Andi tercatat pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai 3 November 2014 hingga 12 Agustus 2015.

Sebelumnya, ia aktif sebagai Deputi Tim Transisi menjelang terbentuknya Kabinet Kerja.

Andi merupakan putra dari Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei, mantan Pangdam IX/ Udayana yang juga merupakan politikus senior PDI-P.

Baca juga: Sudah Dicopot dari Seskab, Andi Widjajanto Muncul Kembali di Istana

Andi Widjajanto memiliki latar belakang pendidikan yang luas, mulai dari FISIP jurusan HI di Universitas Indonesia lulus 1996, kemudian juga mendapat gelar sarjana dari School of Oriental dan African Studies University of London.

Mendapatkan Master of Sciences dari London School of Economics, sekaligus juga dapat gelar Master of Sciences dari Industrial College of Armed Forces, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 2003.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com