Kompas.com - 19/02/2022, 11:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, semakin nyata.

Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 15 Februari 2022.

"Sudah jadi UU Nomor 3 Tahun 2022," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong kepada Kompas.com, Jumat (18/2/2022).

Baca juga: Jokowi Resmi Teken UU IKN, Proyek Pembangunan Kota Nusantara Tunggu Aturan Turunan

Saat ini, pemerintah masih terus melanjutkan penyusunan berbagai aturan turunan dari UU tersebut. Setidaknya, ada 9 aturan turunan yang ditargetkan selesai dalam 2 bulan mendatang.

Aturan turunan itu terdiri dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), hingga Peraturan Kepala Badan Otorita IKN.

"Targetnya (aturan turunan) rampung pada Maret-April ini. Ada sambilan (aturan) yang prioritas dan dikeluarkan bertahap," kata Wandy.

Dengan diresmikannya UU IKN, penunjukkan Kepala Otorita IKN kian dekat. Sebagaimana diketahui, pemerintahan IKN "Nusantara" nantinya akan berbentuk wilayah administrasi khusus yang dipimpin seorang kepala otorita.

Baca juga: Jokowi Resmi Teken UU IKN, Ini Daftar 9 Aturan Turunannya

Mengacu UU IKN, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pertama akan ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

Artinya, Presiden Joko Widodo sudah harus mengumumkan Kepala Otorita IKN pada 15 April 2022.

Lantas, siapakah sosok yang akan mengisi jabatan baru tersebut?

Belum dipilih

Wandy mengatakan, nama Kepala Otorita IKN akan diumumkan setelah aturan turunan yang menjelaskan soal pemerintahan administrasi khusus itu terbit. Bisa jadi, nama Kepala Otorita IKN terpilih diumumkan Maret atau April mendatang.

"Kalau enggak (diumumkan) berbarengan, (bisa diumumkan) setelah Peraturan Presiden (Perpres) soal Badan Otorita terbit," ujarnya.

Wandy pun memastikan, hingga kini nama Kepala Otorita IKN yang terpilih belum ada.

Namun demikian, menurut dia, ada kemungkinan presiden menunjuk satu dari sejumlah nama yang selama ini beredar di publik.

"Ya semua nama yang beredar selama ini bisa saja terpilih. Tapi lagi-lagi ini hak prerogatif presiden," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Teken UU IKN, Begini Struktur Badan Otorita Ibu Kota Nusantara

Wandy menyebutkan, kedudukan Kepala Otorita IKN setara dengan menteri. Oleh karenanya, mekanisme pemilihannya sama ketika presiden memilih menteri.

"Tapi tentu presiden akan menerima masukan dari berbagai pihak," kata dia.

Kriteria Jokowi

Jokowi hingga kini belum mengumumkan nama Kepala Otorita IKN pilihannya. Namun, ia telah memberikan sinyal soal Kepala Otorita IKN yang ia inginkan.

Dia bahkan pernah menyebutkan sejumlah nama yang potensial memimpin IKN. Nama-nama itu diungkap Jokowi pada Maret 2020 silam.

Nama-nama yang disebut Jokowi yakni eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Gus Yahya: NU Ingin Ikut Serta Merancang Desain Sosial IKN

Namun, terbaru, presiden spesifik menyebutkan sosok yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dengan kriteria tersebut, seharusnya gugur peluang empat sosok yang sempat disebutkan Jokowi. Sebab, keempat nama itu tak berlatar belakang arsitek.

Meski demikian, Ahok dan Azwar Anas setidaknya memenuhi satu kriteria, yakni pernah memimpin suatu daerah.

Dugaan publik pun kini mengerucut pada sejumlah nama, mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.

Respons Ahok-Ridwan Kamil

Sejumlah nama yang muncul dalam bursa calon Kepala Otorita IKN pun telah angkat bicara.

Mensos Tri Rismaharini misalnya, mengatakan bahwa bukan hanya dirinya kepala daerah yang berlatar belakang arsitek.

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku saja. Jadi, enggak bisa ngomong aku," kata Risma saat ditemui di Badung, Bali, Minggu (23/1/2022).

Baca juga: Panglima Andika Sebut TNI Akan Gunakan Lahan 4.500 Hektare di IKN

Risma juga tak menjawab gamblang ketika ditanya apakah siap jika ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.

Ia hanya mengatakan harus melapor lebih dulu ke Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri lantaran dia merupakan kader partai banteng.

"Ibu (Megawati) tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," jawab Risma.

Sementara, Ridwan Kamil enggan banyak berkomentar. Sama seperti Risma, dia menyebut, kepala daerah yang berlatar belakang arsitek bukan hanya dirinya.

"Saya tidak mau berandai-andai. Belum pasti saya juga," kata Emil saat dikonfirmasi pada Jumat (21/1/2022).

Namun, siapa pun yang dipilih Jokowi, Emil, begitu sapaannya, berharap figur tersebut bisa maksimal dalam membangun ibu kota baru.

Berbeda dengan dua nama lainnya, Ahok tak mau angkat bicara saat dimintai komentar terkait hal ini.

"Tidak ada tanggapan," kata Ahok kepada Kompas.com, Senin (24/1/2022).

Baca juga: Sebut IKN Dibangun Tanpa Legitimasi Kuat Masyarakat Adat di Kalimantan, AMAN: Yang Diajak Bicara Kan Elite...

Eks Menristek Bambang Brodjonegoro juga tak mau memberikan banyak tanggapan. Ia mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebutnya sebagai satu dari empat nama potensial calon Kepala Otorita IKN sudah lama disampaikan dan kini tidak lagi relevan.

"Sudah dua tahun lalu itu, sudah kurang relevan untuk saya," ucap Bambang saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/1/2021).

Ketika ditanya kesediannya menjadi Kepala Otorita IKN apabila ditunjuk presiden, Bambang mengaku ingin fokus pada kesibukannya saat ini, mengajar di kampus dan mengurus korporasi.

Sebagaimana diketahui, setelah tak menjabat sebagai menteri, Bambang memilih kembali ke dunia pendidikan. Ia juga ditunjuk untuk mengisi sejumlah kursi komisaris BUMN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Nasional
Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Seluruhnya Uji Materi 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS

MK Tolak Seluruhnya Uji Materi "Presidential Threshold" yang Diajukan PKS

Nasional
Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Nasional
Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Nasional
Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Nasional
Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Nasional
Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.