UU Ibu Kota Negara Baru Diteken, Siapa Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, semakin nyata.

Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 15 Februari 2022.

"Sudah jadi UU Nomor 3 Tahun 2022," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong kepada Kompas.com, Jumat (18/2/2022).

Saat ini, pemerintah masih terus melanjutkan penyusunan berbagai aturan turunan dari UU tersebut. Setidaknya, ada 9 aturan turunan yang ditargetkan selesai dalam 2 bulan mendatang.

Aturan turunan itu terdiri dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), hingga Peraturan Kepala Badan Otorita IKN.

"Targetnya (aturan turunan) rampung pada Maret-April ini. Ada sambilan (aturan) yang prioritas dan dikeluarkan bertahap," kata Wandy.

Dengan diresmikannya UU IKN, penunjukkan Kepala Otorita IKN kian dekat. Sebagaimana diketahui, pemerintahan IKN "Nusantara" nantinya akan berbentuk wilayah administrasi khusus yang dipimpin seorang kepala otorita.

Mengacu UU IKN, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pertama akan ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

Artinya, Presiden Joko Widodo sudah harus mengumumkan Kepala Otorita IKN pada 15 April 2022.

Lantas, siapakah sosok yang akan mengisi jabatan baru tersebut?

Belum dipilih

Wandy mengatakan, nama Kepala Otorita IKN akan diumumkan setelah aturan turunan yang menjelaskan soal pemerintahan administrasi khusus itu terbit. Bisa jadi, nama Kepala Otorita IKN terpilih diumumkan Maret atau April mendatang.

"Kalau enggak (diumumkan) berbarengan, (bisa diumumkan) setelah Peraturan Presiden (Perpres) soal Badan Otorita terbit," ujarnya.

Wandy pun memastikan, hingga kini nama Kepala Otorita IKN yang terpilih belum ada.

Namun demikian, menurut dia, ada kemungkinan presiden menunjuk satu dari sejumlah nama yang selama ini beredar di publik.

"Ya semua nama yang beredar selama ini bisa saja terpilih. Tapi lagi-lagi ini hak prerogatif presiden," tuturnya.

Wandy menyebutkan, kedudukan Kepala Otorita IKN setara dengan menteri. Oleh karenanya, mekanisme pemilihannya sama ketika presiden memilih menteri.

"Tapi tentu presiden akan menerima masukan dari berbagai pihak," kata dia.

Kriteria Jokowi

Jokowi hingga kini belum mengumumkan nama Kepala Otorita IKN pilihannya. Namun, ia telah memberikan sinyal soal Kepala Otorita IKN yang ia inginkan.

Dia bahkan pernah menyebutkan sejumlah nama yang potensial memimpin IKN. Nama-nama itu diungkap Jokowi pada Maret 2020 silam.

Nama-nama yang disebut Jokowi yakni eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Namun, terbaru, presiden spesifik menyebutkan sosok yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dengan kriteria tersebut, seharusnya gugur peluang empat sosok yang sempat disebutkan Jokowi. Sebab, keempat nama itu tak berlatar belakang arsitek.

Meski demikian, Ahok dan Azwar Anas setidaknya memenuhi satu kriteria, yakni pernah memimpin suatu daerah.

Dugaan publik pun kini mengerucut pada sejumlah nama, mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.

Respons Ahok-Ridwan Kamil

Sejumlah nama yang muncul dalam bursa calon Kepala Otorita IKN pun telah angkat bicara.

Mensos Tri Rismaharini misalnya, mengatakan bahwa bukan hanya dirinya kepala daerah yang berlatar belakang arsitek.

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku saja. Jadi, enggak bisa ngomong aku," kata Risma saat ditemui di Badung, Bali, Minggu (23/1/2022).

Risma juga tak menjawab gamblang ketika ditanya apakah siap jika ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.

Ia hanya mengatakan harus melapor lebih dulu ke Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri lantaran dia merupakan kader partai banteng.

"Ibu (Megawati) tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," jawab Risma.

Sementara, Ridwan Kamil enggan banyak berkomentar. Sama seperti Risma, dia menyebut, kepala daerah yang berlatar belakang arsitek bukan hanya dirinya.

"Saya tidak mau berandai-andai. Belum pasti saya juga," kata Emil saat dikonfirmasi pada Jumat (21/1/2022).

Namun, siapa pun yang dipilih Jokowi, Emil, begitu sapaannya, berharap figur tersebut bisa maksimal dalam membangun ibu kota baru.

Berbeda dengan dua nama lainnya, Ahok tak mau angkat bicara saat dimintai komentar terkait hal ini.

"Tidak ada tanggapan," kata Ahok kepada Kompas.com, Senin (24/1/2022).

Eks Menristek Bambang Brodjonegoro juga tak mau memberikan banyak tanggapan. Ia mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebutnya sebagai satu dari empat nama potensial calon Kepala Otorita IKN sudah lama disampaikan dan kini tidak lagi relevan.

"Sudah dua tahun lalu itu, sudah kurang relevan untuk saya," ucap Bambang saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/1/2021).

Ketika ditanya kesediannya menjadi Kepala Otorita IKN apabila ditunjuk presiden, Bambang mengaku ingin fokus pada kesibukannya saat ini, mengajar di kampus dan mengurus korporasi.

Sebagaimana diketahui, setelah tak menjabat sebagai menteri, Bambang memilih kembali ke dunia pendidikan. Ia juga ditunjuk untuk mengisi sejumlah kursi komisaris BUMN.