Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggota Fraksi PKS Kecewa Rapat Gabungan Batal Gara-gara Menteri Perdagangan Tidak Hadir

Kompas.com - 19/02/2022, 10:08 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Kamis (17/2/2022) batal digelar.

Ketidakhadiran Muhammad Lutfi menjadi penyebab utama rapat gabungan batal digelar. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan semua peserta dan institusi yang hadir. Pasalnya, persoalan pangan yang saat ini tengah dihadapi masyarakat harus segera dituntaskan.

Anggota DPR RI Komisi IV Andi Akmal Pasluddin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, para pimpinan komisi di DPR dan menteri-menteri lain telah hadir kecuali Menteri Perdagangan. Rapat gabungan ini pun tak bisa diwakilkan.

Menurutnya, pihak yang hadir sudah membatalkan semua agenda untuk membahas penyelesaian persoalan pangan yang selama tiga bulan terakhir telah menimbulkan gejolak di masyarakat.

Bahkan, pimpinan DPR pun telah mengosongkan jadwal untuk memimpin rapat. Pasalnya, secara aturan rapat gabungan harus dikepalai oleh pimpinan DPR.

Selain itu, imbuh Andi Akmal, sebentar lagi, DPR akan memasuki masa reses. Hal ini membuat agenda rapat selanjutnya akan terbentur dengan agenda kunjungan kerja atau kunjungan daerah pemilihan.

“Terlebih, rapat gabungan sangat strategis dilakukan sehingga pengendalian harga pangan pokok dapat segera dilakukan secara efektif dan efisien”, tutur Andi Akmal dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/2/2022).

Legislator asal Sulawesi Selatan II itu menjelaskan, pembahasan rapat gabungan akan menyisir persoalan rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir. Salah satunya adalah masalah pada pupuk, baik subsidi maupun pupuk tak bersubsidi.

Persoalan pupuk, lanjut Andi Akmal, sudah berlangsung selama puluhan tahun dan masih belum diselesaikan. Anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp 15-32 triliun yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih belum berhasil menuntaskan persoalan pupuk pada petani.

Masalah tersebut meliputi kekurangan stok pupuk subsidi, kenaikan harga pupuk nonsubsidi hingga dua kali lipat, serta peredaran pupuk palsu di lapangan.

Efek lanjutan persoalan pupuk pun berujung pada penurunan produksi pertanian.

“Akibatnya, pemerintah mengambil solusi impor bahan pangan untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi sendiri,” ujarnya.

Memicu kecurangan

Politisi PKS itu menguraikan, harga pupuk nonsubsidi yang tinggi telah memicu pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan pupuk bersubsidi. Padahal, mereka tidak berhak menggunakannya.

Selain itu, alokasi pupuk subsidi juga hanya sebesar 8,87-9,55 juta ton. Jumlah ini hanya memenuhi kebutuhan 37-42 persen dari total kebutuhan. Padahal, anggaran yang sudah digelontorkan mencapai Rp 63-65 triliun.

Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut Andi Akmal, pemerintah bisa mengganti pola subsidi pupuk subsidi atau memenuhi anggaran yang dibutuhkan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com