Ketika Westerling Menantang Diadili Atas Pembantaian di Sulawesi Selatan...

Kompas.com - 18/02/2022, 23:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Pemerintah Belanda yang mengakui melakukan kekerasan ekstrem dan sistematis dalam selama perang kemerdekaan Indonesia bakal mengisi lembaran baru sejarah.

Pernyataan permintaan maaf itu disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Kamis (17/2/2022). Dia menyampaikan hal itu setelah dalam kajian terbaru yang dilakukan selama empat tahun oleh peneliti Belanda dan Indonesia, ditemukan bahwa pasukan Belanda membakar desa-desa dan melakukan penahanan massal, penyiksaan, dan eksekusi selama konflik 1945-1949.

Dalam studi tersebut peneliti menyebut bahwa pihak Belanda mulai dari politikus, pejabat, pegawai negeri, hakim, dan sebagainya mengetahui tentang kekerasan ekstrem dan sistematis itu.

Kejahatan perang pertama kali diungkapkan oleh seorang mantan veteran Belanda pada 1969, tetapi sejak saat itu pandangan resmi adalah bahwa meskipun "berlebihan" mungkin terjadi, pasukan Belanda secara keseluruhan berperilaku dengan benar.

Baca juga: Raymond Westerling, Hitler dari Belanda

Aksi kekerasan militer Belanda di Indonesia dikumpulkan dalam dokumen dan kumpulan arsip kejahatan perang Belanda yang diberi judul Excessennota. Laporan itu disusun pada 1969 oleh Cees Fasseur.

Menurut laporan itu ada sekitar 76 kasus kekerasan atau kejahatan perang yang dilakukan Belanda di Indonesia pada masa revolusi, antara lain di Rawagede, Sulawesi Selatan, dan Madura.

Khusus untuk peristiwa di Sulawesi Selatan, yang menjadi sorotan adalah sepak terjang Kapten Raymond Pierre Paul Westerling. Lelaki itu terkenal karena aksinya melakukan eksekusi terhadap ribuan orang di Sulawesi Selatan yang dianggap sebagai pejuang kemerdekaan antara 1946 sampai 1947.

Westerling kemudian kembali dipercaya memimpin korps pasukan elite Depot Speciale Tropen antara 1947 sampai 1948. Setelah itu dia memilih berhenti menjadi tentara.

Baca juga: Mengingat Pembantaian Westerling yang Dilakukan Belanda 73 Tahun Lalu

Setelah menjadi warga sipil, Westerling kemudian bermukim di daerah Cililin dan Pacet, Jawa Barat. Westerling kemudian menikah dengan seorang perempuan Indonesia keturunan Prancis, Yvone Fournier.

Ketika menetap di Jawa Barat, Westerling kemudian menjadi pengusaha angkutan yakni truk khusus pengangkut hasil bumi. Namun, di sana dia juga merencanakan kudeta dengan membentuk Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).

Rencana kudeta itu gagal dan kemudian Westerling kabur ke Jakarta dan sembunyi di sejumlah lokasi. Dia kemudian diselundupkan ke luar negeri dan kembali pulang ke Belanda.

Baca juga: Kesaksian Korban Pembantaian Westerling yang Tewaskan 40.000 Jiwa

Perbuatannya dalam peristiwa pembantaian di Sulawesi Selatan membuat Westerling menjadi sosok kontroversial. Sebab apa yang dia lakukan tergolong sebagai kejahatan perang dan seharusnya diadili.

Pada 1979, kasus pembantaian oleh Westerling itu kembali dibicarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat itu seorang anggota Komisi III DPR fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) VB da Costa mengatakan Westerling menantang untuk diadili atas perbuatannya di Indonesia.

Menurut da Costa, dia mengetahui hal itu setelah membaca laporan surat kabar Belanda. Dalam artikel itu ditulis Westerling menanggapi pernyataan da Costa yang meminta Pemerintah Indonesia mengekstradisi dan mengadili Westerling.

Alasan da Costa meminta pemerintah mengadili Westerling supaya tuduhan penjahat perang yang disematkan kepada sang mantan tentara itu terungkap. Selain itu, pengadilan terhadap Westerling diperlukan guna menguak fakta sejarah.

Baca juga: Kontroversi De Oost, Film Belanda yang Berani Mengorek Kekejaman Westerling

Akan tetapi, da Costa menyatakan Pemerintah Indonesia seolah membiarkan Westerling hidup bebas di Belanda. Kekecewaan lain da Costa adalah Westerling selalu membantah tuduhan dia membantai 40.000 penduduk Sulawesi Selatan.

"Ia bahkan tidak mengaku bahwa yang dibunuhnya 40.000 manusia, melainkan 'cuma' 9.000 orang saja," kata da Costa.

Selain itu, da Costa mengatakan dia tidak tahu apakah pemerintah memang berniat mengadili Westerling di Indonesia.

"Saya khawatir, jangan-jangan Westerling benar-benar datang dari kita malah kikuk karenanya," kata da Costa sambil tertawa.

"Salah-salah, Westerling malah dijadikan tamu terhormat," lanjut da Costa.

Westerling pun tetap tidak tersentuh oleh hukum hingga ajal menjemputnya pada 26 November 1987.

Berita ini sudah terbit di surat kabar KOMPAS edisi 31 Desember 1979 dengan judul: "VB da Costa SH: Westerling menantang diadili di Indonesia".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ceritakan Skenario Awal di Hadapan Ferdy Sambo, Agus Nurpatria: Saya Juga Merasa Dibohongi

Ceritakan Skenario Awal di Hadapan Ferdy Sambo, Agus Nurpatria: Saya Juga Merasa Dibohongi

Nasional
Pengesahan RKUHP Diwarnai Adu Mulut, Anggota PKS Sebut Pimpinan DPR Diktator

Pengesahan RKUHP Diwarnai Adu Mulut, Anggota PKS Sebut Pimpinan DPR Diktator

Nasional
KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

Nasional
Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

Nasional
Liku-liku RKUHP: Harapan Mengganti Warisan Hukum Kolonial hingga Pro Kontra di Masyarakat

Liku-liku RKUHP: Harapan Mengganti Warisan Hukum Kolonial hingga Pro Kontra di Masyarakat

Nasional
Soal Sidang Etik Irjen Napoleon, Teddy Minahasa, dan Bharada E, Kompolnas Bersurat ke Propam Polri

Soal Sidang Etik Irjen Napoleon, Teddy Minahasa, dan Bharada E, Kompolnas Bersurat ke Propam Polri

Nasional
RKUHP Disahkan Hari Ini, Tindak Pidana Perkosaan Diatur Lebih Spesifik

RKUHP Disahkan Hari Ini, Tindak Pidana Perkosaan Diatur Lebih Spesifik

Nasional
6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

Nasional
Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Nasional
Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Nasional
'Tongkrongan' Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

"Tongkrongan" Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

Nasional
Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Nasional
RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan 'Pride' Anak Bangsa...

RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan "Pride" Anak Bangsa...

Nasional
Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.