Profil Betty Epsilon Idroos, Perempuan Tunggal di Jajaran Komisioner KPU RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Betty Epsilon Idroos terpilih sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027.

Ia merupakan satu-satunya perempuan yang lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi II DPR, Rabu (16/2/2022).

Betty ditetapkan sebagai komisioner KPU terpilih bersama enam orang lainnya yakni Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Baca juga: Perludem Sesalkan DPR Tak Wujudkan Keterwakilan 30 Persen Perempuan di KPU-Bawaslu

Setelah ini, nama Betty dan 6 anggota KPU RI terpilih lainnya akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya dilantik.

Siapa Betty Epsilon Idroos? Berikut profilnya.

Betty menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2018. Jabatannya sebenarnya baru berakhir pada 2023.

Dilansir dari laman Alumni IPB, Betty lahir dan besar di Medan. Ia menempuh studi S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan sosial-ekonomi.

Perempuan kelahiran 22 Maret 1979 itu lantas melanjutkan studi S2 di jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Sejak kuliah, Betty sudah aktif di berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat pengawas pemilu.

Baca juga: Profil Hasyim Asyari, Satu-satunya Petaha yang Lolos Seleksi Komisioner KPU RI

Ia juga pernah pernah aktif mengawal isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM) serta bergabung dengan Indonesian Centre for Democracy and Human Rights (Demos) pada tahun 2002.

Betty mengawali kariernya di KPU DKI sebagai anggota divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih serta parisipasi masyrakat. Kariernya terus menanjak hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua KPU DKI Jakarta.

Tekankan kredibilitas penyelenggara pemilu

Ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Rabu (16/2/2022), Betty menyampaikan bahwa kesuksesan penyelenggaran pemilu bergantung pada tiga hal. Pertama, kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

Kedua, perbaikan dan penguatan penyelenggaraan pemilu. Ketiga yaitu kualitas dan partisipasi pemilih dan peserta pemilu.

"Kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara, dalam hal membangun komunikasi dan sinergi. Kedua, perbaikan dan penguatan penyelenggaraan, dalam hal ini juga termasuk dukungan anggaran dan fasilitas dari negara dan masyarakat," ujar Betty.

Dalam kesempatan itu, Betty juga memaparkan strategi menghadapi potensi krisis pemilu dan pemilihan 2024.

Baca juga: Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih Diminta Gerak Cepat Siapkan Pemilu 2024

Beberapa hal yang dia sebutkan, antara lain, percepatan reformasi birokrasi, akselerasi transformasi digital, manajerial big data, dan sinergi multisektor penyelenggaraan pemilu.

Betty mengatakan, penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dilakukan secara lebih kolaboratif dengan melibatkan lembaga penyelenggara pemilu sendiri, peserta, pemilih, pemerintah, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Sinergi multisektor penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan, karena sinergi multisektor terdiri atas dua hal, yaitu perbaikan komunikasi dan koordinasi," ucapnya.