Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budaya Politik: Pengertian, Karakteristik, Orientasi, Tipe

Kompas.com - 17/02/2022, 00:15 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dalam sebuah masyarakat yang maju, di mana demokrasi modern berlaku, ditemukan sikap yang tepat terhadap lembaga-lembaga dalam sistem politik.

Contohnya adalah seseorang akan berharap untuk percaya akan diperlakukan secara adil oleh sebuah pelayanan publik. Dalam masyarakat yang kurang maju, harapan akan keadilan frekuensinya lebih sedikit.

Budaya menjadi tidak relevan ketika pembangunan nasional didominasi sistem kapitalis dunia. Akan tetapi, pascaperang dingin, munculnya perbedaan etnis dan nasionalisme menjadi isyarat pentingnya faktor budaya.

Pengertian Budaya Politik

Budaya politik adalah nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan dari masyarakat tertetu yang diperoleh melalui sosialisasi dan memengaruhi perilaku politik.

Budaya politik juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, simbol ekspresif, dan nilai nilai yang menggambarkan situasi di mana tindakan politik dilakukan.

Akumulasi pengalaman hostoris dan tradisi dominan di masyarakat akan menentukan tindakan pemerintah yang paling tepat.

Baca juga: Budaya Politik: Definisi dan Tipe-Tipenya

Bentuk budaya politik dalam sebuah masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari sistem, agama yang ada dalam masyarakat tersebut, kesukuan, status sosial, konsep kekuasaan, dan kepemimpinan.

Karakteristik Budaya Politik

Budaya politik sebuah negara dapat dikenali dari karakteristiknya. Berikut karakteristik budaya politik secara umum:

  • Adanya pola perilaku pejabat maupun aparat pemerintahan dalam sebuah negara.
  • Adanya kebiasaan politik yang berkaitan dengan proses legitimasi.
  • Adanya kekhasan aturan kekuasaan dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
  • Adanya gejolak di masyarakat dalam menyikapi berjalannya kekuasaan di sebuah negara.
  • Menganut sistem multipartai dan ragam kegiatannya dalam masyarakat.
  • Adanya proses dalam pembuatan suatu kebijakan pemerintah.

Orientasi Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang di sebuah negara sangat bergantung pada orientasi atau persepsi politik yang diterima atau dimiliki oleh masyarakatnya. Orientasi politik tersebut meliputi:

  • Sistem Politik Secara Holistik: Melingkupi tingkat pengetahuan, luapan perasaan yang dipengaruhi sejarah masa lalu, volume wilayah, hukum dasar negara atau sistem politik.
  • Proses Masukan atau Input: Melingkupi observasi atas partai politik, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, serta sarana komunikasi massa yang aktual.
  • Proses Hasil atau Output: Melingkupi penetapan peraturan perundang-undangan oleh lenbaga legislatif, pengaplikasian peraturan oleh lembaga legislatif, dan pengawasan oleh lembaga yudikatif.
  • Diri Sendiri: Melingkup intervensi individu terhadap suatu lingkungan atau komunitas yang dapat berpengaruh di wilayah sistem politik.

Baca juga: Budaya Politik Kaula (Subyek)

Tipe-tipe Budaya Poitik

Almond dan Powel mengklasifikasikan budaya politik menjadi tiga tipe, yaitu:

  • Budaya Politik Parokial: Budaya politik yang level partisipasinya sangat rendah. Dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah atau buta huruf.
  • Budaya Politik Kaula: Budaya politik dalam komunitas atau masyarakat yang cukup maju baik sosial maupun ekonomi, tetapi sikapnya pasif terhadap politik.
  • Budaya politik Partisipan: Budaya politik di mana kesadaran masyarakatnya sangat tinggi untuk aktif dalam aktivitas politik. Budaya politik partisipan adalah budaya politik paling baik.

 

Referensi

  • Harnawansyah Fadhillah. 2020. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
  • Darmawan, Ikhsan. 2015. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com