Airlangga: Ekonomi Indonesia Ditargetkan Tumbuh 5,3-5,9 Persen pada 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berkisar antara 5,3-5,9 persen.

Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/2/2022).

“Dari sisi pertumbuhan ekonomi tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kisarannya di 5,3-5,9 persen,” ujar Airlangga dalam siaran pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Airlangga melanjutkan, di sisi pengeluaran, target pertumbuhan ekonomi tersebut terutama berasal dari konsumsi (sekitar 5 persen) dan investasi (kisaran 6 persen) atau selevel dengan angka sebelum pandemi Covid-19, serta ekspor (sekitar 6-7 persen) seiring hilirisasi industri dan peningkatan global demand.

Baca juga: Presiden Jokowi dan Jajaran Menteri Sampaikan Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di MIF 2022

Dari belanja pemerintah diprioritaskan kepada peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi dari infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi dan ekonomi hijau

"Tentunya dengan berbagai insentif yang mendukung agar ekonomi hijau bisa berjalan,” lanjut Airlangga.

Sementara itu dari sisi suplai, pemerintah akan mengandalkan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta sektor pertanian. Menurut dia, hal inilah yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pada pertumbuhan sektor industri pengolahan di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,3-5,8 persen.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen didasari sejumlah pertimbangan. Mulai dari ketidakpastian terkait pandemi Covid-19, kasus inflasi global di sejumlah negara, maupun normalisasi kebijakan moneter (kenaikan tingkat suku bunga).

“Di tahun 2023 diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dibandingkan 2022, oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, di dalam Sidang Kabinet juga disepakati di defisit fiskal di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto, sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi diperlukan berbagai reformasi struktural dan kebijakan. Terutama untuk mendorong sektor investasi ataupun mesin pertumbuhan di luar APBN.

Airlangga memaparkan, terdapat enam agenda reformasi struktural dan kebijakan yang direncanakan.

Pertama, peningkatan kredit perbankan. Kedua, peningkatan investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

“Peningkatan investasi PMA dan PMDN di tahun 2023 didorong di level Rp 1.800 triliun-Rp 1.900 triliun, tentu peningkatan daya saing dan OSS (online single submission) menjadi penting,” ujarnya.

Ketiga, pengendalian inflasi di dalam negeri. Airlangga menyampaikan hal ini menjadi tantangan ke depan dan harus terus diperhatikan agar inflasi bisa terus terjaga.