Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membandingkan Elektabilitas Ganjar Pranowo dan Puan Maharani, Mana yang Unggul?

Kompas.com - 16/02/2022, 15:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Berdasarkan simulasi top of mind, Ridwan Kamil memperoleh elektabilitas sebesar 13 persen, disusul Anies (12,2 persen), Prabowo (12 persen), dan Ganjar (10,7 persen).

Nama Puan Maharani tidak masuk menjadi salah satu dari 18 nama top of mind potensial capres.

Sementara, berdasar simulasi semi terbuka 29 nama tokoh, Anies berada di posisi teratas dengan 17 persen, diikuti Prabowo (16,8 persen), Ridwan Kamil (16,5 persen), dan Ganjar (14,9 persen).

Berdasar simulasi ini, nama Puan berada di urutan ke-19 dengan elektabilitas 0,1 persen, sejajar dengan Panglima TNI Andika Perkasa dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Kemudian, dalam simulasi tertutup 10 nama, elektabilitas Anies mencapai 18,4 persen, Prabowo (18,3 persen), Ridwan Kamil (17,8 persen), dan Ganjar (15,8) persen. Sedangkan Puan di urutan ke-8 (0,8 persen).

Survei Indikator Politik Indonesia
Pada 9 Januari 2022, hasil survei Indikator Politik Indonesia menempatkan Prabowo Subianto sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi yakni 24,1 persen.

Baca juga: Sindiran Puan Maharani, Jawaban Ganjar Pranowo, dan Rivalitas Menuju Pilpres 2024

Disusul oleh Ganjar (20,8 persen) dan Anies (15,1 persen). Sementara, Ridwan Kamil di posisi kelima 6,8 persen).

Sementara, Puan harus puas di urutan ke-9 dengan perolehan 1,8 persen, sedikit mengungguli Menteri BUMN Erick Thohir dengan elektabilitas 1,0 persen.

Survei Charta Politika
Kemudian, survei Charta Politika yang dirilis 20 Desember 2021 memperlihatkan, elektabilitas Ganjar paling tinggi mencapai 25,8 persen.

Di posisi kedua ada Prabowo (22,3 persen), lalu Anies (17 persen). Puan lagi-lagi jauh tertinggal di urutan 13 (0,8 persen).

Masih mengacu survei yang sama, jika dikerucutkan ke 10 nama, Ganjar masih menempati urutan pertama dengan elektabilitas 28,2 persen.

Disusul Prabowo (23,8 persen), lalu Anies (19,6 persen). Sementara Puan di urutan ke-9 dengan elektabilitas 1,1 persen.

Tiket untuk Ganjar

Melihat hal ini, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memprediksi, pada akhirnya PDI-P akan mengusung Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Sebab, hingga saat ini elektabilitas Ganjar jauh mengungguli Puan.

Baca juga: FX Rudy: Kalau Mas Ganjar Dikabari, Pasti Mbak Puan Disambut..

Besar risiko bagi PDI-P jika akhirnya nekat mengusung Puan sebagai calon presiden.

"Saya membaca jelang pendaftaran KPU kalau memang (elektabilitas) Puan nggak signifikan, Ganjar terus mendapatkan respons positif dari publik, kok rasa-rasanya PDI-P itu akan memilih Ganjar untuk diusung sebagai kandidat capres," kata Adi.

"Perjudian yang cukup berisiko tentunya bagi PDI-P mengusung calon seperti Puan yang elektabilitasnya nggak kuat, dia nggak punya pasar politik. Maka pilihan realistisnya tentu adalah Ganjar Pranowo," lanjut dia.

Lain halnya jika dalam 1-2 tahun ini elektabilitas Puan melejit menembus angka 10 persen. Maka, hal ini bisa menjadi pertimbangan PDI-P untuk menjagokan Puan.

Baca juga: Politisi Senior PDI-P Anggap Pernyataan Puan Tak Disambut Gubernur Bukan Sasar Ganjar

Namun, melihat upaya Puan mendongkrak elektabilitas melalui baliho, pembagian sembako, dan lainnya dalam 1,5 tahun terakhir, Adi pesmistis elektabilitas Ketua DPP PDI-P itu akan meningkat signifikan.

"Ini sudah hampir 1,5 tahun (Puan) sudah 'perang darat' dan 'perang udara' sudah maksimal, tapi kok nggak dapet respons positif. Beda dengan Ganjar yang elektabilitasnya terus naik perlahan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com