5 Sikap Kontroversial Puan: Matikan Mik sampai Kesal Tak Disambut Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai saat ini tercatat ada 5 sikap kontroversial yang berasal dari Ketua DPR Puan Maharani. Dalam beberapa kali kesempatan dia sempat melontarkan pernyataan dan memperlihatkan sikap yang memicu perdebatan.

Yang terbaru adalah Puan melontarkan pernyataan merasa tidak disambut oleh seorang gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Hal itu langsung memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

Berikut kilasan yang dirangkum Kompas.com tentang sejumlah sikap dan pernyataan Puan yang dinilai kontroversial.

Baca juga: Puan Kesal soal Gubernur yang Tak Bangga Saat Dirinya Turun ke Daerah: Saya Jadi Bingung

1. Mematikan mikrofon saat rapat di Senayan

Peristiwa yang membuat Puan menjadi perdebatan adalah ketika dia mematikan mikrofon anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho, yang sedang mengajukan interupsi terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja di di Gedung Parlemen Senayan, 20 Juli 2020).

Sebagai Ketua DPR RI, Puan saat itu yang menjadi pemimpin rapat pengesahan beleid tersebut.

Potongan video peristiwa ketika Puan mematikan mikrofon saat rapat dengan cepat tersebar ke berbagai media sosial. Rekaman video itu kemudian dijadikan gurauan oleh para warganet yang menyebut Puan menghilangkan suara rakyat.

Dalam video berdurasi 7 detik itu Irwan sedang melakukan interupsi dengan mengatakan, "Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong ha.."

Suara Irwan mendadak tak terdengar dan kemudian dalam rekaman video terlihat gerak tangan Puan tertangkap sedang menekan tombol mikrofon.

Baca juga: Puan Kesal Tak Disambut Gubernur, Pengamat: Menggerus Elektabilitas

2. Menyebut Jokowi petugas partai

Puan juga pernah melontarkan pernyataan kontroversial pada 2015 silam. Saat itu dia mengatakan Presiden Joko Widodo masih menjadi petugas di partai PDIP.

"PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDIP," ujarnya.

Pernyataan Puan disampaikan menanggapi wacana organisasi pendukung Pro Jokowi (Projo) yang berubah menjadi partai politik dan ingin mengusung Jokowi saat Pemilu 2019.