Tanggapi Vonis Herry Wirawan, KPAI: Nilai Restitusi untuk Korban Terlalu Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menilai restitusi atau ganti rugi untuk korban Herry Wirawan terlampau kecil.

Total nilai restitusi untuk korban kekerasan seksual Herry Wirawan diputuskan sebesar Rp 331,52 juta.

Meski demikian, pihaknya menghormati keputusan manjelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa pelaku pemerkosaan 13 santriwati tersebut.

"KPAI menghormati keputusan majelis Hakim PN yang menyidang kasus kejahatan Seksual Herry Wirawan. Keputusan ini belum final, masih ada pengadilan banding dan bahkan pengadilan kasasi," ujar Retno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Tak Puas dengan Vonis Herry Wirawan, Pimpinan Komisi VIII Sebut Hukuman Kebiri untuk Efek Jera

Lebih lanjut, ia mempertanyakan nasib korban lantaran restitusi yang diputuskan terlampau kecil.

Selain itu, restitusi tersebut dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

"Padahal KPPPA sendiri anggarannya sudah sangat kecil dibandingkan kementerian lainnya. Sedangkan penyitaan asset yayasan HW (Herry Wirawan) dan pelelangannya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang nilai assetnya juga belum jelas dan diperuntukan perawatan kepada para korban," kata Retno.

Baca juga: Saat Aspek HAM Jadi Alasan Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Tak Dihukum Mati...

Ia pun mengajak semua pihak untuk lebih memberi perhatian kepada keadilan bagi 13 anak korban maupun 9 bayi yang dilahirkan.

Pasalnya, anak korban serta bayi yang dilahirkan masih memiliki masa depan yang panjang.

Anak-anak tersebut memiliki hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang dengan optimal, termasuk hak untuk anak memperoleh pemulihan psikis.

Di sisi lain, biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan 13 korban dan 9 bayinya pasti lebih besar dari angka restitusi maupun lelang harta yayasan.

"Seharusnya APBN juga dapat membiayai anak-anak korban dan bayinya melalui mekanisme berbagai program pemerintah pusat, misalnya program KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan PKH (Program Keluarga Harapan). Mereka seharusnya otomatis dapat sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak oleh negara," kata Retno.

Baca juga: Mulai Sore Ini, Pasien Positif Covid-19 dari Hasil Tes Antigen Bisa Akses Layanan Telemedisin

Sebelumnya, KemenPPPA telah menyatakan, pengalihan beban restitusi atau ganti rugi untuk korban emerkosan oleh Herry Wirawan kepada Kementerian PPPA tak berdasar hukum.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, KemenPPPA tidak dapat menjadi pihak ketiga yang menanggung restitusi. Namun demikian, pihaknya masih menunggu putusan majelis hakim tersebut mendapatkan kepastian hukum tetap atau inkrah.

"Terhadap penetapan restitusi masih menunggu putusan yang inkrah dan saat ini KemenPPPA akan membahasnya dengan LPSK," kata Bintang dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/2/2022).