Kompas.com - 15/02/2022, 16:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, kecewa atas putusan Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, yang hanya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap terdakwa kasus pemerkosaan Herry Wirawan. Sahroni berpendapat, majelis hakim mestinya memberi hukuman yang lebih berat agar memberi efek jera kepada pelaku pidana yang serupa.

"Saya melihat putusan ini kurang fair, mengingat apa yang sudah pelaku lakukan terhadap para korban. At least ada hukuman kebiri dan angka denda pidana maupun restitusi yang lebih besar bagi para korban," kata Sahroni dalam siaran pers, Selasa (15/2/2022).

Menurut Sahroni, putusan tersebut mencederai perasaan korban dan keluarganya karena tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Baca juga: Divonis Penjara Seumur Hidup, Hakim Tolak Tuntutan Kebiri Herry Wirawan

Oleh sebab itu, politikus Partai Nasdem tersebut mendukung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat jika ingin mengajukan banding atas putusan hakim.

"Saya sebagai wakil ketua komisi III sangat mendukung jika Pak Kajati mau banding, terutama untuk hukuman kebiri kimianya. Karena tentu harus kita perjuangkan hukuman maksimal bagi para pelaku biadab predator seksual seperti Herry Wirawan ini," ujar dia.

Herry Wirawan, terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati, divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa ini.

Selain pidana penjara seumur hidup, dalam vonis tersebut, majelis juga menetapkan sembilan anak dari korban dan anak korban untuk diserahkan perawatannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, restitusi atau kompensasi terhadap korban dengan total nilai Rp 331,52 juta dibebankan kepada pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Vonis terhadap Herry Wirawan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni pidana mati. Vonis majelis hakim juga tidak mengabulkan tuntutan jaksa agar Herry dikebiri kimia.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut kebiri kimia dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Pidana kebiri ditetapkan apabila ancaman penjara maksimal hingga 20 tahun.
Sementara, jika diputus dengan pidana mati atau penjara seumur hidup yang tidak memungkinkan terpidana selesai menjalani pidana pokok, maka tindakan kebiri kimia tidak dapat dilaksankan.

"Tidak mungkin jika setelah terpidana mati, setelah jalani eksekusi mati, atau mati karena jalani pidana penjara, dan kemudian terhadap jenazah terpidana dilaksanakan kebiri kimia," ujar hakim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Nasional
Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Nasional
Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Nasional
KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

Nasional
Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan 'Ojo Kesusu'

Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan "Ojo Kesusu"

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Nasional
PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

Nasional
Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Nasional
KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

Nasional
Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Nasional
Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Nasional
PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

Nasional
Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.