Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BP2MI Minta Dana PEN Dikucurkan untuk Biayai Karantina Calon PMI di Korea Selatan

Kompas.com - 14/02/2022, 19:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, meminta pemerintah mengucurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai karantina para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat ke Korea Selatan.

Benny berpandangan, pemerintah harus turun tangan membantu para PMI karena pemerintah Korea Selatan membebankan biaya karantina sebesar belasan juta Rupiah kepada para PMI.

"Kami juga menyampaikan permohonan bantuan melalui Menko Perekonomian terkait pengalokasian dana PEN untuk menyelamatkan kurang lebih 6.187 CPMI yang harus berangkat ke Korea," kata Benny dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Kepala BP2MI Tak Hadir, Rapat Komisi IX Bahas Pekerja Migran Ditunda

"Nanti mereka tiba ke Korea, mereka harus karantina dan biaya karantinanya itu dibebankan kepada PMI kurang lebih Rp 17 juta selama 10 hari, dan sekarang alhamdulillah sudah berkurang menjadi 7 hari, tinggal Rp 14 jutaan," ujar Benny.

Benny mengemukakan, situasi tersebut merugikan para CPMI karena mereka telah menunggu keberangkatan ke Korea Selatan yang tertunda selama dua tahun.

Para CPMI juga telah berutang kepada pihak ketiga selama kurun waktu tersebut karena tak kunjung berangkat ke Korea Selatan.

"Kemudian ketika mimpi mereka terjawab, mereka harus berangkat ke Korea, tiba-tiba Korea menerapkan kebijakan biaya karantina sebesar Rp 17 juta, sekarang terakhir Rp 14 juta harus dibebankan kepada pekerja migran Indonesia," kata Benny.

Menurut Benny, situasi tersebut dapat menyebabkan dua hal. Pertama, para CPMI terpaksa kembali meminjam uang kepada para rentenir untuk membiayai karantia di Korea Selatan.

Kemungkinan yang kedua, para CPMI batal berangkat ke Korea Selatan karena tidak memiliki uang untuk membayar karantina.

"Inilah yang kemudian saya bertemu dengan Pak Menko, Pak Airlangga, kiranya negara hadir untuk menyelamatkan mimpi mereka yang tertunda selama dua tahun dengan penanganan dana PEN untuk pembayaran biaya karantina ketika mereka tiba di Korea," ujar Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com