Lebih dari 31.000 Tanda Tangan di Petisi Tolak Pemindahan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 31.619 tanda tangan menghiasi petisi menolak pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimatan Timur.

Jumlah itu tercatat hingga pukul 05.45 WIB pada Senin (14/2/2022).

Adapun target tandatangan yang ingin dicapai adalah sebanyak 35.000.

Dalam keterangan disebutkan dengan 35.000 tanda tangan, petisi ini menjadi salah satu yang paling banyak ditandatangani di Change.org.

Baca juga: Saat Ridwan Kamil Beri Bisikan Politis ke Jokowi soal Desain IKN...

Sebagaimana diketahui, sebanyak 45 tokoh menggalang petisi menolak pemindahan dan pembangunan IKN.

Petisi penolakan IKN Nusantara yang diprakarsai oleh Narasi Institute itu digalang melalui situs change.org dan ditujukan kepada presiden Joko Widodo, DPR, DPD dan MK.

Di antara 45 tokoh tersebut ada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono.

"Saya satu komitmen nilai dengan mereka untuk tegas bersikap yang memihak rakyat sebagai pemegang daulat yang dihinakan dalam proses-proses politik pengesahan Undang-Undang IKN," ujar Busyro, melalui keterangan tertulis pada 5 Februari 2022.

Selain itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin; hingga ekonom senior Faisal Basri juga mendukung petisi tersebut.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan petisi yang menolak pemindahan IKN.

Menurutnya, semua pandangan yang pro dan yang kontra tetap menjadi pertimbangan pemerintah.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP Sebut Petisi Tolak Pemindahan IKN Dipertimbangkan

"Iya (dipertimbangkan). Semua pandangan tentu dipertimbangkan. Yang pro dan yang kontra," ujar Wandy dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (12/2/2022).

Termasuk, kata dia, pandangan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang mendukung pemindahan IKN.

"Dan bahkan sudah mulai membangun kantor di sana. Juga pandangan seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah yang bersikap sama," tambahnya.