Adik Prabowo Ogah Jual Lahan Hutan Miliknya di Kaltim untuk Proyek IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo menyatakan tak akan menjual lahan miliknya di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk proyek pembangunan ibu kota baru atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikannya untuk menjawab tudingan bahwa perusahaan miliknya, Arsari Group, mendapatkan beberapa proyek yang akan dikerjakan di kawasan dekat ibu kota baru.

"Saya tidak ada rencana untuk memberikan ke Pemerintah. Saya mau jelaskan, mungkin masih ada salah paham yang saya lihat," ujar Hashim dikutip dari Kompas TV, Rabu (9/2/2022).

Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini mengungkap, ia memiliki lahan hutan seluas 173.000 hektare di Kalimantan Timur. Awalnya Hashim membeli lahan tersebut sebanyak 120.000 hektare dalam keadaan rusak atau terdegradasi, dan sisanya masih bagus.

Kemudian ia melakukan perawatan dengan mengkonservasi hutan di lahan-lahan miliknya itu. Hashim juga menyebut sudah pernah menghibahkan lahan miliknya kepada Pemerintah di tahun 2013.

"Saya sudah memberikan ke Negara 93.000 hektare, 8 tahun lalu. Saya merasa tidak punya kewajiban untuk menyerahkan lagi, waktu itu saya menyerahkan tidak dapat kompensasi. Tapi saya kira nggak apa-apa. Itu kewajiban saya waktu itu," ucapnya.

Baca juga: Pembangunan Mulai Pertengahan 2022, KemenkeuTunggu Rencana Induk Pemerintah Soal Anggaran IKN

"Waktu saya beli 120.000 hektare waktu itu hutan rusak, terdegradasi. Sisanya 50.000 hektare hutan bagus, saya merawat dan menjaga sebagai tempat konservasi," tambah Hashim.

Pengusaha yang memiliki perusahaan bisnis suplai air bersih di Kalimantan Timur sejak tahun 2016 itu mengatakan, ia sudah punya rencana dengan lahan-lahan hutan miliknya yang berada di kawasan dekat proyek IKN.

"Rencana saya adalah untuk kembangkan lahan-lahan itu, saya sudah lama punya rencana untuk melakukan penanaman kembali atau reboisasi secara tumpang sari sebagian dari 173.000 hektare," sebut dia.

Oleh karena itu, Hashim mengaku kaget karena dirinya dikaitkan dengan polemik pembangunan ibu kota baru.

Dalam laporan yang dirilis koalisi masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, dan Walhi Kalimantan Timur, Hashim disebut sebagai salah satu oligarki penguasa tanah di IKN Nusantara.

Baca juga: Bupati PPU: Saya Pecat ASN yang Jadi Makelar Tanah di Lokasi Ibu Kota Negara

"Saya terkejut dan saya kecewa dengan nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki. Seolah-olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah," tukas Hashim.

"Dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019," sambung dia.

Hashim menegaskan, hampir semua perluasan lahan di kawasan IKN Nusantara tidak menggunakan hutan miliknya. Ia mengatakan, proyek kawasan ibu kota baru berada di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik ITCI Hutani Manunggal (IHM).

"So mungkin yang harus ditanyakan adalah pemilik IHM, karena hampir semuanya ibu kota baru akan dibangun di lahan beliau," ungkap Hashim.

Meski begitu, ia tidak menampik kemungkinan akan bekerja sama dengan Pemerintah dalam proyek IKN Nusantara. Namun menurut Hashim, kerja sama bukan pada hutan-hutan konservasi melainkan properti.