Tim Pencari Fakta Konflik Wadas dari Wakil Rakyat Purworejo dan Seruan Agar Polisi Tak Represif

"Kita belum berani turun, ada yang sebagian keluar dari Wadas karena takut dan sekarang tidak bisa makan," tambah dia,

LBH Yogyakarta yang turut mendampingi warga Wadas mengatakan total warga yang ditangkap polisi ada 67 orang. Mayoritas merupakan warga dan beberapa kawan jaringan, serta satu orang pendamping dari LBH Yogyakarta.

Selain itu, LBH Yogyakarta menambahkan, sebagian warga yang sempat ditahan adalah anak-anak.

LBH Yogyakarta juga membantah warga yang ditangkap membawa senjata tajam. Karena yang sebenarnya terjadi adalah alat yang dibawa merupakan alat yang digunakan untuk bertani warga sekitar.

Tak hanya itu, LBH Yogyakarta pun membantah pernyataan Pemerintah bahwa selama proses penangkapan tidak terjadi kekerasan.

"Faktanya kawan-kawan yang ditangkap kemarin itu sebagian besar mengalami tindakan kekerasan. Bahkan 1 kawan LBH itu ketika akan ke Wadas itu dihajar oleh sekelompok orang di sana dan yang tidak jelas dari mana," kata Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli, Kamis.

Baca juga: Sebelum Ganjar Datang, Wadas Sudah Bersih, Warga Dikepung Aparat Tak Bisa Keluar Rumah

Klaim pemerintah

Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tidak ada kekerasan dan penembakkan yang dilakukan aparat pada warga Desa Wadas saat kericuhan terjadi.

“Tidak ada kekerasan dari aparat, tidak ada penembakan,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/2/2022).

Dia mengatakan pihak kepolisian telah menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Saat ini, lanjut Mahfud, polisi masih melakukan penjagaan untuk mencegah terjadinya konflik antar warga.

“Polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan dan menjaga masyarakat agar tidak terjebak konflik horizontal dan terprovokasi antar sesama masyarakat,” tegas dia.

Baca juga: Ramai-ramai Mengecam Pengerahan Aparat di Desa Wadas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah meminta maaf kepada warga Wadas atas peristiwa yang terjadi pada Selasa kemarin. Ia meminta agar semua pihak mengutamakan musyawarah mufakat.

Politikus PDI P tersebut mengungkapkan sudah menempuh proses panjang terkait rencana pembangunan Bendungan Bener.

Selama proses itu, Ganjar mengklaim telah membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya warga yang masih menolak.

"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," terang Ganjar, Rabu.