Tim Pencari Fakta Konflik Wadas dari Wakil Rakyat Purworejo dan Seruan Agar Polisi Tak Represif

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI, Abdul Kadir Karding membentuk tim pencari fakta konflik warga Desa Wadas, Purworejo, dengan aparat buntut proyek Bendungan Bener.

"Saya sebagai wakil masyarakat Purworejo tentu tugas saya adalah memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat daerah di sana," kata Abdul Kadir Karding, Jumat (10/2/2022).

Wilayah Dapil Jateng VI memang salah satunya meliputi Kabupaten Purworejo. Selain itu Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang. Karding mengatakan, ingin mengetahui lebih jelas persoalan yang terjadi.

"Langkah yang saya lakukan pertama adalah saya sudah bentuk tim kecil untuk turun ke sana mencari dan melihat lebih dekat data dan fakta sesungguhnya yang terjadi," tuturnya.

Baca juga: Tanggapan Polda Jateng soal Dugaan Maladministrasi Pengamanan Polisi di Desa Wadas

Seperti diketahui sebanyak 64 orang warga Wadas sempat diamankan Polisi buntut penolakan penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener.

Penangkapan puluhan warga tersebut menghebohkan publik. Media sosial bahkan diramaikan oleh tagar #WadasMelawan, #SaveWadas, hingga #WadasTolakTambang.

Muncul pula petisi "Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas" di laman change.org. Polisi pada akhirnya melepaskan puluhan warga yang diamankan.

"Dalam kasus Wadas atau Bendungan Bener ini saya memang sengaja bersikap sangat hati-hati karena pertama ini sensitif. Kedua, ini menyangkut program strategis nasional. Ketiga, ini menyangkut kemaslahatan umat atau kebaikan orang banyak," jelas Karding.

Anggota Komisi VII DPR RI ini pun mendorong agar permasalahan di Wadas diselesaikan dengan cara persuasif. Karding juga meminta agar ada pelibatan tokoh masyarakat setempat agar konflik dapat diselesaikan dengan baik.

"Dengan cara-cara yang elegan, dialog partisipatif, dan terbuka," ucapnya.

Baca juga: Berencana Temui Ganjar dan Warga Wadas, Komnas HAM: Belum Dialog, Warga Masih Marah

Lebih lanjut, Karding mendorong pihak kepolisian untuk mampu menjabarkan dan menerjemahkan dengan cerdas setiap perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama dalam mengawal pembangunan infrastruktur, termasuk Bendungan Bener yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).

"Karena Presiden Jokowi sangat gencar mendorong pembangunan infrastruktur namun beliau bukan sosok yang suka dengan pendekatan kekerasan dan represif," sebut Karding.

Politikus PKB yang pernah menjadi tim pemenangan Jokowi ini memberi contoh reaksi Presiden Jokowi saat polisi bersikap berlebihan kepada masyarakat yang mengkritik Pemerintah lewat mural.

Selain itu, kata Karding, Jokowi juga pernah mengkritik polisi yang agak represif menangani demonstrasi saat orang nomor satu di Indonesia itu melakukan kunjungan kerja.

"Aparat kepolisian perlu menyadari pentingnya pendekatan humanis dan profesional di lapangan. Ini penting untuk dalam upaya memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat," sebutnya.

Oleh karena itu, Karding mengingatkan pihak kepolisian agar bisa menahan diri jika terdapat dinamika dengan masyarakat di lapangan.

KOMPAS.com/IKA FITRIANA Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding, ditemui di Magelang, Senin (10/12/2018).

Kepada masyarakat, Karding juga meminta untuk bisa melihat proyek Bendungan Bener dengan kacamata yang lebih besar lagi. Ia mengingatkan, Bendungan Bener akan memberi manfaat untuk banyak orang.

"Data yang saya dapat, mulai dari suplai air untuk lahan sawah beririgasi untuk 13.589 Ha daerah irigasi eksisting dan 1.110 Ha daerah irigasi baru," ungkap dia.

"Bendungan Bener juga bisa jadi sumber pemenuhan air baku untuk masyarakat sekitar dengan kemampuan 1.500 liter/detik. Dan terutama bisa mengurangi potensi banjir untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo," tambah Karding.

Baca juga: Wadas Melawan dan Pembelaan Pemerintah yang Klaim Tak Ada Kericuhan

Warga Wadas masih trauma

Penangkapan kepada puluhan warga Wadas terjadi pada Selasa (8/2/2022). Menurut warga, saat itu ada ratusan polisi masuk ke Desa Wadas.

Hingga saat ini, banyak warga yang memilih lari ke hutan karena trauma pasca-kericuhan di lokasi rencana pembangunan quarry batu andesit.

Apalagi polisi masih bertahan di Desa Wadas, bahkan hingga mendirikan tenda dan tidur di teras rumah warga hingga masjid.

"Mereka bersenjata lengkap, ada yang membawa anjing pelacak. Anjing itu mau dilepas ke hutan melacak warga yang sedang ngumpet (bersembunyi). Kondisi hari ini masih menakutkan makanya cari aman di hutan," kata seorang warga Wadas, Anton (bukan nama sebenarnya), Kamis (10/2/2022) sore.

Baca juga: Awal Mula Warga Wadas Melawan, Tolak Tambang Batu Andesit untuk Proyek Bendungan Bener

Warga Desa Wadas sendiri memang terbelah. Ada yang pro pembangunan quarry batu andesit untuk proyek Bendungan Bener, ada juga yang menolak.

Mereka yang menolak pembangunan sampai hari ini bertahan di dalam hutan karena takut ditangkap lagi oleh Polisi. Warga Wadas yang ada di hutan mengaku kesulitan logistik.

"Tadi malam, Brimob dan Polisi masih seperti kemarin dan masih bermalam di hutan hingga siang ini. Lalu saya dikejar-kejar sampai malam dan sampai sekarang masih ada yang di alas (hutan)," demikian pengakuan salah seorang warga Wadas yang enggan disebutkan namanya.

"Kita belum berani turun, ada yang sebagian keluar dari Wadas karena takut dan sekarang tidak bisa makan," tambah dia,

LBH Yogyakarta yang turut mendampingi warga Wadas mengatakan total warga yang ditangkap polisi ada 67 orang. Mayoritas merupakan warga dan beberapa kawan jaringan, serta satu orang pendamping dari LBH Yogyakarta.

Selain itu, LBH Yogyakarta menambahkan, sebagian warga yang sempat ditahan adalah anak-anak.

LBH Yogyakarta juga membantah warga yang ditangkap membawa senjata tajam. Karena yang sebenarnya terjadi adalah alat yang dibawa merupakan alat yang digunakan untuk bertani warga sekitar.

Tak hanya itu, LBH Yogyakarta pun membantah pernyataan Pemerintah bahwa selama proses penangkapan tidak terjadi kekerasan.

"Faktanya kawan-kawan yang ditangkap kemarin itu sebagian besar mengalami tindakan kekerasan. Bahkan 1 kawan LBH itu ketika akan ke Wadas itu dihajar oleh sekelompok orang di sana dan yang tidak jelas dari mana," kata Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli, Kamis.

Baca juga: Sebelum Ganjar Datang, Wadas Sudah Bersih, Warga Dikepung Aparat Tak Bisa Keluar Rumah

Klaim pemerintah

Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tidak ada kekerasan dan penembakkan yang dilakukan aparat pada warga Desa Wadas saat kericuhan terjadi.

“Tidak ada kekerasan dari aparat, tidak ada penembakan,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/2/2022).

Dia mengatakan pihak kepolisian telah menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Saat ini, lanjut Mahfud, polisi masih melakukan penjagaan untuk mencegah terjadinya konflik antar warga.

“Polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan dan menjaga masyarakat agar tidak terjebak konflik horizontal dan terprovokasi antar sesama masyarakat,” tegas dia.

Baca juga: Ramai-ramai Mengecam Pengerahan Aparat di Desa Wadas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah meminta maaf kepada warga Wadas atas peristiwa yang terjadi pada Selasa kemarin. Ia meminta agar semua pihak mengutamakan musyawarah mufakat.

Politikus PDI P tersebut mengungkapkan sudah menempuh proses panjang terkait rencana pembangunan Bendungan Bener.

Selama proses itu, Ganjar mengklaim telah membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya warga yang masih menolak.

"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," terang Ganjar, Rabu.