Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengingat Awal Mula hingga Kontroversi Hari Pers Nasional...

Kompas.com - 09/02/2022, 16:38 WIB
Elza Astari Retaduari

Editor

Tirto menerbitkan surat kabar Medan Prijaji, Suluh Keadilan, dan Putri Hindia. Di tangan Tirto, pers menjadi wahana untuk melatih rakyat jelata membela hak-haknya di hadapan penguasa.

Usulan lain sempat disampaikan AJI dan IJTI. Kedua organisasi wartawan tersebut pernah mengusulkan agar tanggal HPN diperingati setiap tanggal 23 September untuk mengenang momen kebangkitan pers nasional lewat disahkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Tahun 2018, Dewan Pers kemudian menggelar diskusi untuk memfasilitasi persoalan ini. Namun, sejumlah perwakilan PWI daerah menolak perubahan tanggal HPN dan mendesak Dewan Pers menghormati keputusan Presiden Soeharto.

Peringatan HPN hingga tahun 2022 pun masih tetap sama, yaitu pada tanggal 9 Februari. Tahun ini, peringatan Hari Pers Nasional berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, setelah setahun sebelumnya peringatan HPN di Kendari tertunda karena pandemi Covid-19.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Ketua DPR Berharap Media Massa Tangkal Berita Bohong

Dalam peringatan HPN tahun 2022, digelar penanaman mangrove sebagai simbol agar pers bisa bertumbuh lebat seperti mangrove.

Kemudian, dilakukan juga pelepasliaran anoa dengan langkah-langkah tertentu agar tak membahayakan bagi jenis hewan itu sendiri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir secara virtual dari Istana Bogor dalam peringatan HPN tahun 2022. Ia pun menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional untuk semua insan pers Indonesia.

"Atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat hari pers kepada seluruh insan pers Indonesia di mana pun berada," ujar Jokowi.

Baca juga: 9 Orang Lolos sebagai Calon Anggota Dewan Pers 2022-2025, Ini Nama-namanya

"Sekaligus ucapan terima kasih meskipun berada di situasi pandemi, insan pers tetap bekerja terus menyampaikan informasi, meningkatkan literasi, membangun optimisme, dan membangun harapan, sehingga masyarakat tetap tangguh menghadapi dampak pandemi Covid-19," tambahnya.

Jokowi juga menyinggung mengenai kebebasan pers yang menurutnya merupakan pilar penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Ia mengatakan, masukan dari pers sangat penting untuk perbaikan kinerja pemerintah.

"Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, kebebasan pers adalah pilar penting kemajuan Indonesia. Kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan dijamin dalam undang-undang. Kritik, masukan, dan dukungan dari insan pers sangat, sangat, sangat penting," tegas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com