Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengingat Awal Mula hingga Kontroversi Hari Pers Nasional...

Kompas.com - 09/02/2022, 16:38 WIB
Elza Astari Retaduari

Editor

Soeharto juga mengatakan, tugas pers adalah mengungkapkan kebenaran. Ia menyebut pers sebagai obor penerangan.

Tak hanya itu, Soeharto sekaligus menegaskan fungsi pers yang menurutnya merupakan penyalur informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

"Pers nasional dalam zaman pembangunan ini tidak saja merupakan cermin pasif dari keadaan masyarakat Indonesia, tidak cukup hanya memberikan informasi melalui berita-berita objektif. Tetapi, pers nasional sebagai kekuatan perjuangan bangsa harus dapat menjadikan dirinya sebagai kekuatan pembaharuan," papar Soeharto saat itu.

Baca juga: Jokowi Dukung Perbaikan Regulasi Pers

Perdebatan penetapan HPN

Meski sudah diperingati setiap tahunnya sejak 1985, penetapan HPN pada tanggal 9 Februari masih terus menjadi perdebatan.

Penetapan HPN yang diambil dari hari lahir PWI dianggap tidak mewadahi suara organisasi wartawan lain yang memiliki visi berbeda. Berbagai organisasi pers kerap melontarkan kritik terkait hal ini.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang lahir di akhir kepemimpinan Soeharto, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menjadi organisasi pers yang kerap mempersoalkan relevansi penetapan tanggal 9 Februari sebagai HPN.

AJI sendiri berdiri tahun 1994 atas gagasan sejumlah wartawan yang menginginkan independensi pers. Usai Orde Baru runtuh tahun 1998, mulai bermunculan organisasi-organisasi pers baru, termasuk IJTI.

Beberapa kalangan mempersoalkan penetapan hari PWI sebagai HPN karena PWI bukanlah satu-satunya organisasi wartawan yang ada di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.id, pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, pernah ada Inlandsche Journalisten Bond (IJB) yang berdiri tahun 1914 di Surakarta.

Baca juga: Profil Tirto Adhi Soerjo, Bapak Pers Nasional

Kemudian ada juga Sarekat Journalist Asia yang tahun tahun 1925, Perkumpulan Kaoem Journalist pada 1931, dan Persatoean Djurnalis Indonesia yang dideklarasikan tahun 1940. PWI baru berdiri 6 bulan usai Indonesia merdeka, tepatnya 9 Februari 1946.

AJI dan IJTI beberapa kali mengadakan seminar khusus untuk mencari tanggal HPN. Beberapa pembicara dihadirkan, mulai dari sejarawan, peneliti, hingga sejumlah tokoh pers.

Dalam salah satu seminar itu, sempat muncul usulan adanya penetapan Hari Jurnalis Indonesia di samping HPN. Hari Jurnalis Indonesia diusulkan diperingati sesuai tanggal meninggalnya tokoh Pers Indonesia, Tirto Adhi Soerjo yaitu pada 7 Desember.

Seperti diketahui, Tirto meninggal dunia pada 7 Desember 1981. Ia merupakan salah satu tokoh kebangkitan nasional Indonesia, dan dikenal sebagai perintis persuratkabaran dan kewartawanan Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com