Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Istana Rp 8,3 Miliar untuk Beli Mobil, Demokrat: Tak Ada "Sense of Crisis"

Kompas.com - 09/02/2022, 15:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengkritik pemerintah yang menganggarkan APBN 2022 sebanyak Rp 8,3 miliar untuk membeli empat mobil jenis SUV dan Commuter.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pemerintah tidak bijaksana.

"Anggarannya lebih baik untuk bantuan ke rakyat kecil yang sedang susah. Nilai miliaran itu jika digunakan untuk membantu rakyat akan sangat membantu. Sedangkan, jika tidak membeli mobil baru pun, pemerintah masih bisa menggunakan mobil yang lama. Tidak ada sense of crisis dan sense of urgency ini pemerintah," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Saat Istana Beli 4 Mobil Mewah Senilai Rp 8,3 M Pakai Anggaran Negara...

Pihaknya tak menerima alasan pemerintah yang menyebut pengadaan empat mobil itu sudah direncanakan sejak 2018.

Ia justru mempertanyakan kegunaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang fokus pada realokasi dan refocusing anggaran karena pandemi Covid-19.

"Jangan menggunakan alasan sudah dianggarkan. Lalu apa gunanya UU Nomor 2 Tahun 2020? Kan itu untuk realokasi dan refocusing anggaran," sambungnya.

Ia mengingatkan, Partai Demokrat melalui Fraksinya di DPR telah menyetujui UU itu dengan harapan agar pemerintah fokus mengatasi pandemi.

Menurut Herzaky, persetujuan UU itu seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk betul-betul membantu masyarakat menghadapi krisis ekonomi.

Baca juga: Istana Sebut Anggaran APBN Rp8,3 Miliar untuk Beli 4 Mobil Jenis SUV dan Commuter

Sebab, ia menilai pembelian mobil justru akan menjadi polemik di masyarakat karena terjadi di tengah kesulitan akibat pandemi.

"Sangat disayangkan jika rakyat diminta untuk terus patuh dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi pemerintah malah tidak memberikan teladan. Bagaimana pandemi ini akan berakhir dan kondisi ekonomi rakyat bisa membaik kalau pemerintah terus-terusan blunder?" tanya Juru Bicara DPP Demokrat itu.

Daripada membeli mobil, Herzaky menyarankan pemerintah agar anggaran dialokasikan untuk menambah dana desa yang manfaatnya lebih terasa.

"Pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi saja banyak yang dipotong dana transfernya dari pusat. Ini malah pemerintah pusat mau menggunakan anggaran yang ada untuk membeli mobil-mobil mewah," imbuh dia.

Baca juga: Anggarkan Rp 8,3 M buat Beli Kendaraan Baru, Istana: untuk Tamu-tamu Negara

Sebelumnya diberitakan, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan, ada empat mobil yang dibeli dengan anggaran Rp 8,3 miliar.

Adapun jenis mobil yang dibeli yakni SUV dan Commuter.

"Hanya beli empat buat tamu negara. Jadi beli empat saja untuk tamu-tamu negara misal Jepang, Malaysia," ujar Heru ketika dikonfirmasi pada Selasa (8/2/2022).

Adapun anggaran Rp 8,3 miliar itu bersumber dari APBN 2022 dan semuanya akan digunakan untuk membeli empat mobil pada tahun ini juga.

Heru mengatakan, pengadaan mobil ini juga sudah direncanakan sejak 2018 melalui proses kajian secara mendalam yang disusun bersama dengan Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Wakil Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com