Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ogah Jual Lahan untuk Proyek IKN, Hashim Djojohadikusumo Mau Buat Konservasi Orang Utan

Kompas.com - 09/02/2022, 13:47 WIB
Elza Astari Retaduari

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo yang memiliki tanah dan konsensi hutan di Kalimantan Timur menyatakan tidak bersedia menjual lahan miliknya untuk proyek pembangunan ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Saya tidak ada rencana untuk memberikan ke Pemerintah. Saya mau jelaskan, mungkin masih ada salah paham yang saya lihat," ujar Hashim dikutip dari Kompas TV, Rabu (9/2/2022).

Hal tersebut disampaikannya untuk menjawab tudingan bahwa perusahaan miliknya, Arsari Group, mendapatkan beberapa proyek yang akan dikerjakan di kawasan dekat ibu kota baru.

Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu memiliki 173.000 hektare lahan hutan di Kalimantan Timur. Hashim berencana melakukan penghijauan di lahan yang dimilikinya.

Baca juga: Adik Prabowo Ogah Jual Lahan Hutan Miliknya di Kaltim untuk Proyek IKN Nusantara

"Rencana saya adalah untuk kembangkan lahan-lahan itu, saya sudah lama punya rencana untuk melakukan penanaman kembali atau reboisasi secara tumpang sari sebagian dari 173.000 hektare," sebutnya.

"Waktu saya beli 120.000 hektare waktu itu hutan rusak, terdegradasi. Sisanya 50.000 hektare hutan bagus. Saya merawat dan menjaga sebagai tempat konservasi," jelas Hashim.

Di lahan hutan tersebut, ia juga berencana ingin membangun kawasan konservasi satwa liar. Sebab menurut Hashim, di lokasi tersebut banyak terdapat hewan-hewan yang dilindungi, termasuk orang utan.

Baca juga: Mengintip Kekayaan Hashim Djojohadikusumo, Adik Menhan Prabowo

"Saya punya rencana untuk bikin suatu kawasan hutan konservasi satwa liar, seluas 19.000 hektare di dalam hutan itu. Termasuk untuk orang utan, kera atau monyet loncat lainnya, beruang madu, rusa, dan juga termasuk sejumlah badak yang terdapat di Kalimantan Timur," terang dia.

Menurut Hashim, ada sekitar 400-500 orang utan dewasa dan anak-anak yang berada di hutan konservasi miliknya dalam area seluas 50.000 hektare.

Oleh karenanya, Hashim membantah tudingan dari masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, dan Walhi Kalimantan Timur, yang menyebut dirinya merupakan salah satu oligarki penguasa tanah di IKN Nusantara.

"So itu tujuan saya adalah untuk kembangkan hutan," tegas Hashim.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com