Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI: 61 Persen Orangtua Setuju PTM 100 Persen karena Anggap Efektivitas Belajar Anak Menurun

Kompas.com - 09/02/2022, 07:28 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan, 61 persen responden menyatakan setuju kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

Sementara itu, jumlah responden yang tidak setuju dengan kebijakan PTM 100 persen sebanyak 39 persen.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, pemerintah harus bisa memfasilitasi kelompok orangtua yang tak setuju PTM 100 persen meski jumlah mereka tak lebih banyak ketimbang yang setuju.

"Kelompok ini yang harus difasilitasi 'izin orangtua untuk anaknya mengikuti PTM' di semua level PPKM, karena ketika kebijakan PTM 100 persen maka ijin orangtua tidak ada lagi, padahal ada 39 persen orangtua khawatir anaknya mengikuti PTM dan berharap dapat memilih serta dilayani PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh),” urai Retno, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (9/2/2022).

Alasan beberapa alasan orangtua peserta didik setuju anaknya untuk ikut PTM 100 persen yakni lantaran anak sudah jenuh dengan PJJ.

Baca juga: Muncul 506 Kasus Covid-19 dari Klaster PTM di Solo

Pada praktik belajar pun, anak-anak juga menjadi lebih sibuk dengan perangkat mereka untuk memainkan game online atau media sosial. Jumlah orangtua yang memilih alasan ini sebanyak 28 persen.

Selain itu, sebanyak 50 persen orangtua menilai anak-anak mengalami penurunan efektivitas belajar lantaran sudah terlalu lama PJJ.

Sisanya, orangtua percaya bahwa penularan Covid-19 di sekolah bisa diminimalkan dengan prokes ketat, orangtua bekerja sehingga sulit mendampingi anak untuk PJJ, serta jawaban lainnya.

“Data tersebut menunjukkan bahwa alasan para orangtua yang menyetujui PTM 100 persen meskipun kasus covid sedang meningkat adalah mengkhawatirkan learning loss pada anak-anak mereka, karena mereka menilai PJJ kurang efektif sehingga anak-anak mereka menemui kesulitan memehami materi selama proses pembelajaran,” ungkap Retno.

Meski sebesar 61 persen responden setuju dengan PTM 100 persen, sebanyak 25 persen menyatakan perlu dihentikan terlebih dahulu.

Orangtua menginginkan PTM 100 persen ditunda hingga 14 hari usai Idul Fitri (4 persen), hingga Maret 2022 (11 persen), dan hingga tahun ajaran baru (10 persen).

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Kemendikbud Tegaskan Diskresi PTM Daerah Level 2 Tetap Berlaku

Selain itu, sebanyak 50 persen responden pun menginginkan saat ini kapasitas PTM dikurangi menjadi 50 persen.

“Usulan para orangtua dalam survei ini tetaplah mendukung pelaksanaan PTM, hanya saja mereka ingin kapasitasnya dikurangi menjadi 50 persen saja, mengingat sulitnya jaga jarak saat proses pembelajaran di dalam kelas dan dalam ruangan tertutup selama beberapa jam, ini berisiko tinggi penularan. Bahkan ada 25 persen orangtua yang ingin PTM dihentikan dahulu,” ujar Retno.

Untuk diketahui, survei KPAI dilakukan pada 4-6 Februari dan diikuti 1.209 responden dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Sebanyak 1.209 partisipan survei didominasi DKI Jakarta (74 persen), menyusul kemudian Jawa Barat (20 persen), Banten (4 persen). Selain itu, ada wilayah lain yang juga turut disurvei, tetapi jumlahnya hanya 2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com