Heru membenarkan bahwa anggaran Rp 8,3 miliar itu bersumber dari APBN 2022 dan semuanya akan digunakan untuk membeli empat mobil pada tahun ini juga.
Heru pun menjelaskan mengapa pemerintah tidak menyewa mobil saja apabila untuk keperluan para tamu negara.
Menurutnya, ada pertimbangan pelayanan dan keamanan.
"Kadang-kadang kalau kita sewa kan waktunya mempet, lalu pelayanan tidak maksimal. Terus kalau tamu negara itu harus benar-benar safety kan, harus diteliti," tambahnya.
Dianggarkan sejak 2018
Heru pun menjelaskan, pengadaan mobil senilai Rp 8,3 miliar telah direncanakan sejak 2018.
Dia menyebutkan, pengadaan sudah melalui proses kajian mendalam dari Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden.
"Pengadaan ini sudah direncanakan sejak tahun 2018 melalui proses kajian secara mendalam yang disusun bersama-sama dengan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden," ujar Heru.
Seluruh proses itu menurutnya sudah disepakati. Kemudian proses pengadaan kendaraan dilakukan secara bertahap mulai 2019 sampai 2024.
"Hal ini dikarenakan keterbatasan pagu yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, sehingga prosesnya dilakukan secara bertahap," lanjut Heru.
Baca juga: Anggarkan Rp 8,3 M buat Beli Kendaraan Baru, Istana: untuk Tamu-tamu Negara
"Jadi memang untuk anggaran juga sudah direncanakan sejak awal," tegasnya.
Menurut Heru, dalam pelaksanaan pembelian mobil pihaknya mengutamakan aspek efektivitas dan akuntabilitas serta transparansi anggaran.
Sehingga, nantinya akan mempertimbangkan masukan apabila anggaran yang ada direalokasikan untuk kepentingan yang lebih prioritas/mendesak.
Disebut tak cerdas kelola keuangan negara
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut pemerintah tak cerdas dalam mengelola keuangan negara di tengah wabah virus corona yang masih melanda Indonesia.