Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Level 3, Pakar Saran Prokes hingga Vaksinasi Jangan Kendur

Kompas.com - 07/02/2022, 20:20 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera menerapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berstatus level 3 di Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, dan Bandung. Kebijakan itu disebabkan lonjakan kasus infeksi Covid-19 varian Omicron.

Peneliti Global Health Security dan Pandemi pada Center for Environment and Population Health di Griffith University, Dicky Budiman, menyatakan saat ini pemerintah diharapkan terus mengejar program vaksinasi awal hingga booster. Sebab menurut dia itu menjadi kunci meredam gelombang tiga Covid-19 di Indonesia.

"Itu yang bisa membantu meminimalisir dampak gelombang 3 ini. Karena sulit kalau mau menghalau, tidak ada negara yang sanggup menghalau itu, maka dari itu kita tidak usah menghindar," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/2/2022).

Menurut Dicky sampai saat ini PPKM tetap diperlukan untuk menghadapi Covid-19. Di samping itu langkah 3T (Testing, Tracing, Treatment), 5M ( memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi), dan vaksinasi juga mesti digalakkan.

Baca juga: Alasan Jabodetabek, Bandung, Yogya, dan Bali Dinaikkan ke PPKM Level 3

"Selama pandemi masih berlangsung, PPKM harus ada, meskipun nantinya bisa level 1, itupun jika situasinya masih ada naik turun atau dalam fase endemi," lanjut Dicky.

Menurut Dicky, langkah yang harus diambil pemerintah dengan penerapan PPKM level 3 harus terus fokus dalam implementasi mitigasi strategi yang dilakukan di lapangan. Yaitu langkah mendeteksi kasus (tracing) serta isolasi karantina.

Dicky mengatakan, kita bisa memutus mata rantasi kalau isolasi karantina efektif dari sisi kualitas dan kuantitas.

"Kuantitas selain jumlah masa efektif harinya, sekitar 5 sampai 7 hari, orang yang menjalani isolasi karantina juga harus 80 persen dari yang seharusnya. Itu standar yang baik dari sisi kuantitas," ucap Dicky.

Selain itu, Dicky juga sepakat dengan pemerintah yang menyatakan PPKM level 3 diterapkan di ini karena tingkat tracing yang rendah. Yakni di bawah 80 persen.

Baca juga: PPKM Level 3 di Bandung Raya dan Bodebek, Bagaimana Nasib PTM?

"Kita banyak lolos. Apalagi ini Omicron yang penyebarannya cepat. Kalau ada levelling akan terbatasi. Itu memang resiko untuk meminimalisir penyebaran," kata Dicky.

Tingkatkan Disiplin Prokes

Langkah lain yang perlu dilakukan menurut Dicky adalah seluruh elemen masyarakat harus meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan. Dia menyatakan langkah yang diambil pemerintah sudah tepat.

"Untuk Jawa-Bali, PPKM level 3 sudah cukup ideal karena tidak terlalu ketat atau terlalu longgar," ujar Dicky.

Baca juga: Jakarta PPKM Level 3, Ini Jalan yang Terapkan Crowd Free Night

Sedangkan untuk penerapan PPKM di luar Jawa-Bali harus dilihat lagi karena menurut dia lansekap imunitasnya berbeda.

"PPKM diperlukan sampai status pandemi dicabut. Saya prediksi akhir tahun ini (dicabut) oleh WHO," ujar Dicky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com