Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Siapkan Penginapan Nakes di Dekat RS, Luhut: Kita Proteksi Kesehatannya

Kompas.com - 07/02/2022, 16:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mendorong disediakannya penginapan di dekat RS yang dapat digunakan untuk tenaga kesehatan (nakes)

Tujuannya untuk menjaga kondisi kesehatan mereka setelah bertugas para pasien positif di RS.

"Pemerintah mendorong penyediaan fasilitas penginapan khusus untuk para tenaga kesehatan. Jadi nakes kita harapkan dapat nginap di hotel yang dekat dengan RS. Sehingga, mereka bisa kita proteksi juga kesehatannya dan juga mereka jangan sampai tertular," ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang digelar secara virtual, Senin (7/2/2022).

Baca juga: IDI: Gelombang Ketiga Covid-19 akibat Varian Omicron Mulai Ancam Nakes di RS

Menurut Luhut, langkah itu merupakan satu dari enam kebijakan lain yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19.

Kedua, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi Covid-19, terutama dosis kedua untuk para lansia dan kelompok rentan lain serta penyediaan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Dalam hal ini presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, kepala BIN dan kepala BKKBN untuk beraksi di lapangan," ujar Luhut.

Ketiga, meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di RS, termasuk tenaga kesehatan obat-obatan dan menambah jumlah tempat tidur yang dikonversi untuk Covid-19.

Keempat, mengaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat (isoter) untuk merawat pasien OTG dan gejala ringan sehingga tidak membebani RS.

Baca juga: Pasien Covid-19 Semakin Melonjak, Wisma Atlet Akan Tambah Nakes

Kelima, sesuai arahan presiden hanya pasien dengan gejala sedang berat dan kritis yang masuk dalam rumah sakit dan sisanya melakukan isoter.

Luhut mengungkapkan, saat ini 65 persen pasien yang dirawat di RS memiliki gejala ringan dan tanpa gejala.

"Yang kita minta (mereka) jangan masuk RS. Tapi masuk saja di isoter, karena cukup dengan di isoter," kata Luhut.

Keenam, pemerintah mendorong penggunaan telemedisin.

Luhut menambahkan, pemerintah ingin masyarakat tidak panik dalam menghadapi lonjakan kasus Omicron.

Baca juga: Viral, Wisatawan Diduga Covid-19, Gagal Ke Bali Malah Jalan-jalan di Malang, Ini Respons Kemenkes

Sebab pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang varian baru ini.

"Masyarakat tetap saja beraktivitas seperti biasa sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM. Jadi kalau kita patuh pada itu semua tidak ada yang perlu dikhawatirkan tapi kalau anda punya kasus komorbid dan belum vaksin anda perlu hati-hati," ungkap Luhut.

"Karena anda menjadi salah satu orang yang bisa check out. Pemerintah akan mengambil kebijakan penetapan lebih terarah untuk kelompok rentan seperti lansia kelompok komorbid, dan yang belum divaksin," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com