Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman Polisi ke Mafia Karantina yang Buat Gusar Jokowi Hingga Sandiaga Uno

Kompas.com - 02/02/2022, 20:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi dugaan permainan karantina ke pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) membuat gusar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Polisi langsung merespons instruksi Jokowi agar mafia karantina diusut tuntas.

Sebenarnya, modus-modus pelanggaran karatina banyak ditemukan selama pandemi Covid-19. Namun yang terbaru, kasus mafia karantina diungkap oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Lewat media sosialnya, Sandiaga mengungkap mendapat laporan dari Warga Negara (WN) Ukraina yang dinyatakan positif Covid-19 bersama putrinya di hari terakhir karantina.

Warga Ukraina ini menjalani karantina di sebuah hotel di Jakarta, dalam rencananya untuk liburan ke Bali. WNA tersebut merasa curiga karena saat hendak tes PCR ulang, ia hanya diperbolehkan melakukan tes di pihak yang telah disiapkan hotel.

Kecurigaan penipuan semakin menjadi karena ia justru diberikan tawaran perpanjangan karantina dengan biaya besar. Akhirnya WN Ukranina itu mengadu ke Sandiaga Uno.

Mendapat laporan itu, Sandiaga lalu menginstruksikan jajaran Kemenparekraf untuk membantu sang wisatawan. Dan setelah diperbolehkan tes PCR ulang di tempat lain, WN Ukraina tersebut dan putrinya dinyatakan negatif Covid-19.

Baca juga: Saat PMI Jadi Sasaran Pemalakan Mafia Karantina, Diminta Rp 4 Juta dan Dipersilakan Pulang

Sandiaga pun geram mengetahui adanya praktik kecurangan yang dilakukan pihak penyedia layanan karantina. Ia menyatakan tak segan untuk menindak tegas pihak-pihak yang berlaku curang dan mencoba memanfaatkan situasi pandemi untuk mendapat keuntungan.

"Jika terbukti melakukan hal tersebut (mafia karantina), saya akan tindak tegas," kata Sandiaga Uno kepada Kompas.com, Minggu (30/1/2022).

Mafia karantina juga buat gusar Jokowi

Rupanya, bukan hanya Menparekraf Sandiaga Uno saja yang mendapat laporan dari WNA terkait praktik-praktik permainan karantina.

Presiden Jokowi juga mendapatkan aduan dari para WNA soal maraknya mafia karantina. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabawo mengusut tuntas persoalan ini.

"Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina," kata Jokowi, dilansir dari unggahan di laman resmi setkab.go.id, Selasa (1/2/2022).

Baca juga: Polisi Akan Koordinasi ke Satgas Covid-19 soal Dugaan Pelanggaran Karantina Mulan Jameela dan Ahmad Dhani

Jokowi mengaku bahkan mendapat protes dari WNA pelaku perjalanan luar negeri yang harus menjalani karantina begitu tiba di Indonesia. Sebab permainan karantina telah merugikan mereka.

"Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," tuturnya.

Ditegaskan Jokowi, kebijakan karantina diterapkan sebagai upaya memperketat pintu masuk Indonesia dari penyebaran virus Covid-19, khususnya varian Omicron.

Namun, ia mewanti-wanti agar kebijakan karantina diterapkan sesuai dengan prosedur.

"Disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk dan pelaksanaan proses karantina yang benar dari luar negeri," tegasnya.

Polisi bentuk tim buru mafia karantina

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabawo bergerak cepat dalam merespons arahan Presiden Jokowi. Ia kemudian membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan adanya praktik-praktik pelanggaran karantina.

“Prinsipnya tim sudah dibentuk Bapak Kapolri dan akan menindak tegas siapapun yang terlibat terkait masalah pelanggaran kekarantinaan,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada wartawan, Rabu (2/2/2022).

Dedi menyebut praktik pelanggaran kekarantinaan merupakan masalah serius karena terkait dengan kepercayaan dunia internasional pada sistem pencegahan Covid-19 di Indonesia.

Para mafia karantina pun diancam akan ditindak tegas.

Baca juga: Dugaan Mafia Karantina, PHRI Minta Hotel Tak Langsung Disalahkan

 

Dedi juga mengatakan, polisi akan melakukan pemantauan WNA dan WNI dari mulai kedatangan sampai proses karantina untuk mengantisipasi adanya mafia karantina.

“Ini merupakan komitmen Bapak Kapolri melakukan tindakan secara tegas sesuai prosedur hukum kepada siapapun yang melakukan pelanggaran,” tegas Dedi.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait terus berupaya cepat dalam menindaklanjuti temuan penyimpangan karantina yang dilakukan oknum tertentu.

Baca juga: Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya: Usut Tuntas Mafia Karantina

Wiku mengatakan, Satgas telah menambah titik-titik pengawasan dan mengimplementasikan sistem digital seperti Presisi serta integrasi di pintu masuk negara sampai proses karantina demi meminimalisasi kecurangan.

Ia juga mengatakan, hasil temuan lainnya menunjukkan masih diperlukan kesadaran tinggi dari pihak pengawas dan masyarakat untuk mematuhi peraturan karantina.

Oleh karenya, Wiku meminta peran aktif masyarakat untuk mengikuti prosedur karantina sesuai mekanisme yang ada.

"Saya juga mengimbau secara khusus bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan celah untuk melakukan kecurangan, dan patuh para aturan karantina yang ada," ucap Wiku, Rabu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

Nasional
Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa 'Lockdown'

Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa "Lockdown"

Nasional
Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Nasional
PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

Nasional
Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Nasional
Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Nasional
Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Nasional
Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Nasional
Kembali Ditanya soal Kepastian 'Reshuffle' Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya soal Kepastian "Reshuffle" Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Nasional
Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Nasional
2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Nasional
Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.