Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman Polisi ke Mafia Karantina yang Buat Gusar Jokowi Hingga Sandiaga Uno

Kompas.com - 02/02/2022, 20:54 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi dugaan permainan karantina ke pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) membuat gusar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Polisi langsung merespons instruksi Jokowi agar mafia karantina diusut tuntas.

Sebenarnya, modus-modus pelanggaran karatina banyak ditemukan selama pandemi Covid-19. Namun yang terbaru, kasus mafia karantina diungkap oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Lewat media sosialnya, Sandiaga mengungkap mendapat laporan dari Warga Negara (WN) Ukraina yang dinyatakan positif Covid-19 bersama putrinya di hari terakhir karantina.

Warga Ukraina ini menjalani karantina di sebuah hotel di Jakarta, dalam rencananya untuk liburan ke Bali. WNA tersebut merasa curiga karena saat hendak tes PCR ulang, ia hanya diperbolehkan melakukan tes di pihak yang telah disiapkan hotel.

Kecurigaan penipuan semakin menjadi karena ia justru diberikan tawaran perpanjangan karantina dengan biaya besar. Akhirnya WN Ukranina itu mengadu ke Sandiaga Uno.

Mendapat laporan itu, Sandiaga lalu menginstruksikan jajaran Kemenparekraf untuk membantu sang wisatawan. Dan setelah diperbolehkan tes PCR ulang di tempat lain, WN Ukraina tersebut dan putrinya dinyatakan negatif Covid-19.

Baca juga: Saat PMI Jadi Sasaran Pemalakan Mafia Karantina, Diminta Rp 4 Juta dan Dipersilakan Pulang

Sandiaga pun geram mengetahui adanya praktik kecurangan yang dilakukan pihak penyedia layanan karantina. Ia menyatakan tak segan untuk menindak tegas pihak-pihak yang berlaku curang dan mencoba memanfaatkan situasi pandemi untuk mendapat keuntungan.

"Jika terbukti melakukan hal tersebut (mafia karantina), saya akan tindak tegas," kata Sandiaga Uno kepada Kompas.com, Minggu (30/1/2022).

Mafia karantina juga buat gusar Jokowi

Rupanya, bukan hanya Menparekraf Sandiaga Uno saja yang mendapat laporan dari WNA terkait praktik-praktik permainan karantina.

Presiden Jokowi juga mendapatkan aduan dari para WNA soal maraknya mafia karantina. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabawo mengusut tuntas persoalan ini.

"Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina," kata Jokowi, dilansir dari unggahan di laman resmi setkab.go.id, Selasa (1/2/2022).

Baca juga: Polisi Akan Koordinasi ke Satgas Covid-19 soal Dugaan Pelanggaran Karantina Mulan Jameela dan Ahmad Dhani

Jokowi mengaku bahkan mendapat protes dari WNA pelaku perjalanan luar negeri yang harus menjalani karantina begitu tiba di Indonesia. Sebab permainan karantina telah merugikan mereka.

"Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," tuturnya.

Ditegaskan Jokowi, kebijakan karantina diterapkan sebagai upaya memperketat pintu masuk Indonesia dari penyebaran virus Covid-19, khususnya varian Omicron.

Namun, ia mewanti-wanti agar kebijakan karantina diterapkan sesuai dengan prosedur.

"Disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk dan pelaksanaan proses karantina yang benar dari luar negeri," tegasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com