Kompas.com - 08/12/2021, 18:53 WIB
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/4/2021). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIPolitisi Partai Gerindra Fadli Zon di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bakal menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Teddy Gusnaidi terkait anggota Komisi I DPR Fadli Zon.

Teddy merupakan pelapor Fadli Zon terkait kicauan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Salah satu tindak lanjut laporan itu yakni MKD bakal mengadakan rapat pleno yang sedianya dijadwalkan pekan depan.

"Kemungkinan minggu depan kami akan rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap perkara Fadli Zon," kata Wakil Ketua MKD dari Fraksi Golkar Andi Rio Idris Padjalangi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Baca juga: Lapor ke DPR, Teddy Gusnaidi Sebut MKD Akan Panggil Fadli Zon Terkait Twit Invisible Hand

Andi mengatakan hal tersebut setelah MKD menggelar pertemuan antara pimpinan MKD dan pelapor, Teddy Gusnaidi, Rabu siang.

Menurut Andi, rapat pleno baru bisa diadakan pada Minggu depan lantaran masih ada pimpinan yang belum hadir dalam kesempatan tadi siang.

"Tadi kami undang pengadu, minggu depan, karena ada dua pimpinan yang tidak hadir. Kunjungan ke daerah, ke dapil," ucap Andi.

Ia kemudian menceritakan bagaimana pertemuan antara MKD dan Teddy pada Rabu siang.

Andi menyampaikan, pengadu atau pelapor atas nama Teddy itu mengungkapkan kronologi terkait laporan terhadap Fadli Zon.

Menurut Andi, MKD menyampaikan terima kasih atas kesediaan Teddy menghadiri pertemuan tersebut.

Baca juga: Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Nasional
Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Nasional
Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Nasional
Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Nasional
Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.