Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Jumlah Mal Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan Diperbanyak

Kompas.com - 31/01/2022, 21:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan untuk menghadirkan mal pelayanan publik (MPP) di daerahnya masing-masing.

Ma'ruf mengatakan, jumlah MPP perlu diperbanyak supaya manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat, terutama dalam rangka memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kita berharap manfaat MPP bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mendorong fasilitasi UMKM untuk terus tumbuh semakin kuat dengan memberikan kemudahan penerbitan izin melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, di samping melalui penyaluran kredit usaha yang disalurkan pemerintah," kata Ma'ruf di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (31/1/2022), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Mal Pelayanan Publik Permudah Masyarakat, Wapres Minta Sumut Segera Hadirkan

Diketahui, saat ini baru terdapat tiga MPP di Provinsi Sulawesi Selatan yakni di Kota Palopo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Selayar.

Ma'ruf mengatakan, penyelenggaran MPP tidak harus dengan membangun gedung baru, tetapi bisa mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki dengan mengintegrasikan layanan berbagai instansi.

"Bisa mencontoh pemerintah daerah lain, bagi yang belum bisa mencari contoh dari daerah yang sudah (memiliki MPP) dengan metode ATM (amati, tiru, dan modifikasi). Jika ada contoh yang bagus bisa menjadi model," kata dia.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta agar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memperbaiki kualitas layanan publiknya.

Baca juga: Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Sebab, hasil penilaian Ombudsman RI tentang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik menunjukkan masih banyak daerah di Sulawesi Selatan yang mendapat nilai "cukup".

"Pelayanan publik ini kita harapkan mempercepat, mempermudah, tidak berliku-liku dan menghindari terjadinya pungli, dan ini sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dan membuat kepercayaan investor," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com