Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Politik Ridwan Kamil Deklarasi Capres Dinilai Tak Merugikan, Pengamat: Jika Gagal, Bisa Maju Pilkada Dua Periode

Kompas.com - 31/01/2022, 12:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai langkah politik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan diri siap maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai calon presiden (capres) tidak merugikan.

Jikalau gagal nyapres, Ridwan Kamil pun disebut langkah politiknya tetap lancar di jalur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar).

"Kalaupun Ridwan Kamil gagal sebagai capres maupun cawapres, dia sudah bisa menabung elektabilitas untuk bisa maju kembali di Pilkada November," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/1/2022).

Pria yang akrab disapa Hensat ini menjelaskan, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil justru dapat naik elektabilitasnya ke depan.

Baca juga: Saat Ridwan Kamil Mulai Pede Deklarasi dan Peluang Mendapat Kendaraan Politik Menuju 2024

Pasalnya, nama Ridwan Kamil lebih populer daripada periode sebelumnya. Hal ini karena namanya sudah berpengalaman maju sebagai calon presiden, jika kelak gagal dalam Pilpres.

Kesempatan populer itu, kata Hensat, harus diambil Ridwan sebagai langkah untuk maju dalam Pilkada 2024 yang bakal digelar November di tahun yang sama.

"Kalau dia gagal di Pilpres atau dia gagal sebagai salah satu kontestan Pilpres, namanya sudah lebih populer dari sebelumnya. Dan dia bisa maju lagi di Pilkada (Jabar), karena baru satu periode kan," terang Hensat.

Perlu diketahui, Ridwan Kamil masih dapat menjabat sebagai gubernur Jabar, jika ia maju kembali dalam Pilkada 2024 dan memenangkan kontestasi tersebut. Artinya, Ridwan dapat kembali memimpin Jawa Barat, dua periode.

Baca juga: Ridwan Kamil: Jika Ada Kesempatan Maju sebagai Capres 2024, Bismillah


Kendati demikian, Hensat tak memungkiri jika langkah politik Ridwan Kamil deklarasi capres tentu menimbulkan efek lainnya.

Ia menilai, bakal ada sejumlah masyarakat di Jawa Barat yang merasa kehilangan atau ditinggalkan Ridwan Kamil.

Hal ini karena Ridwan dinilai lebih memilih deklarasi capres, ketimbang menyelesaikan komitmen dia sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Penerimaan warga Jawa Barat pastinya akan terbelah. Ada yang mendukung gubernurnya maju sebagai capres, tapi tentu saja ada yang merasa ditinggalkan atau dikhianati karena ternyata Ridwan Kamil tidak menyelesaikan komitmennya," tutur Hensat.

Baca juga: Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

Sebelumnya diberitakan, Ridwan Kamil mengatakan, tidak akan menolak jika ada kesempatan untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024.

Nama Ridwan Kamil atau Emil masuk bursa calon presiden 2024 sejumlah lembaga survei beberapa waktu terakhir.

"Ini karena orang nanya, wartawan tanya siap atau tidak. Kalau ada kesempatan, bismillah. Jawaban saya selalu sama," kata Emil seusai menghadiri acara pidato kebudayaan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Sabtu (29/1/2022).

Namun, Emil mengungkapkan, tidak masalah jika kesempatan bagi dirinya untuk maju sebagai capres 2024 tidak terwujud. Menurut dia, lebih realistis jika dia menjabat Gubernur Jawa Barat dua periode.

"Kalau enggak pun tidak ada masalah, dua kali Gubernur Jabar juga lebih realitis. Kira-kira begitu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com