Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Jokowi-Ma'ruf, Ketum PBNU Puji Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Kompas.com - 31/01/2022, 12:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memuji rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan Yahya saat berpidato dalam acara pengukuhan PBNU Masa Khidmat 2022-2027 dan Hari Lahir ke-96 NU di Balikpapan, Senin (31/1/2022), yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Izinkan saya secara tulus memuji inisiatif dan gagasan untuk membangun ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur ini karena ini adalah gagasan yang keluar dari kotak, out of the box," kata Yahya, dikutip dari siaran TVNU Televisi Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Jokowi: Untuk NU Tidak Mungkin Saya Beri Konsesi yang Kecil, Pasti yang Gede

Yahya berharap, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pemindahan ibu kota, lanjut dia, juga diharapkan dapat memicu gagasan-gagasan out of the box lainnya.

"Selain menjadi sasaran dari gagasan out of the box dari khususnya Bapak Presiden dan pemimpin negara kita, Kalimantan Timur ini juga mengundang semakin banyak gagasan-gagasan out of the box lainnya," kata dia.

Yahya berujar, pihaknya juga sengaja menyelenggarakan acara pengukuhan PBNU di Kalimantan Timur karena provinsi tersebut merupakan provinsi yang istimewa.

"Kegiatan pengukuhan ini sengaja kami selenggarakan di Kalimantan Timur karena belakangan dan semakin lama kami semakin menyadari bahwa Kalimantan Timur ini istimewa," ujar Yahya.

Baca juga: Bangun Kantor PBNU, Gus Yahya Minta Izin Tempati Ibu Kota Negara Baru

Ia menambahkan, dalam rangka peringatan hari lahir ke-96 NU, PBNU akan menggelar rangkaian acara di sejumlah daerah.

Selain di Kalimantan Timur, peringatan hari lahir NU juga akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Muara Enim dan Palembang, Sumatera Selatan; serta Bangkalan dan Surabaya, Jawa Timur.

"Kami putuskan untuk menyelenggarakan upacara pengukuhan ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan-kegiatan peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama, mulai tanggal 31 Januari hari ini sampai dengan 17 Februari atau 16 Rajab yang akan datang," kata Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com