Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menengok Konsep "New Smart City" IKN Nusantara yang Diperkenalkan Jokowi

Kompas.com - 31/01/2022, 06:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

Melainkan sebuh kota yang baru dengan konsep new smart metropolis.

Sehingga IKN Nusantara nantinya mampu menarik perhatian masyarakat global.

"Kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi" tutur Jokowi.

Menurutnya IKN dibangun sebagai kota baru yang kompetitif di tingkat global.

Selain itu, IKN juga disebut akan menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia.

Baca juga: Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Konsep transportasi city smart mobility

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan rencana pembangunan transportasi cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan untuk rencana pemindahan IKN.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi bahwa tujuan utama pembangunan IKN adalah untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, tranformasi menuju negara berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau.

"Untuk mendukung pembangunan di kawasan IKN, kami telah siapkan konsep Smart City Smart Mobility," ujar Budi dalam keterangan resminya, Kamis (27/1/2022).

Lebih lanjut Budi mengatakan, penyiapan transportasi sangat penting guna mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN.

"Dalam membangun konektivitas dan aksesbilitas IKN, transportasi publik yang ramah lingkungan menjadi pilihan utama," kata Budi.

Untuk sektor transportasi darat, Kemenhub akan mengembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan juga autonomus untuk angkutan bus.

Baca juga: PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

Pengembangan sejumlah prasarana transportasi yang ada di Kalimantan Timur juga akan dioptimalkan, sekaligus membangun sejumlah infrastruktur transportasi kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) maupun daerah.

"Seperti terminal tipe A, Bus Rapid Transit (BRT), Bandara Khusus VVIP, kereta api perkotaan dan antarkota, itellligent transport system (ITS), dan lain sebagainya," kata Budi.

Budi juga mengatakan, telah menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran untuk persiapan dan pembangunan sektor transportasi IKN 2022 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

"Total kebutuhan pendanaannya mencapai Rp 582,6 miliar untuk tahun 2022," ujar Budi.

Dengan terbatasnya ruang fiskal pendanaan APBN, pemerintah memberikan juga membuka pintu bagi pihak swasta atau badan usaha dan masyarakat, untuk turut berperan membangun sektor transportasi IKN melalui skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com