KSP: Pemilihan Pemimpin IKN Tak Ada Kaitan dengan Pemilu, Jokowi Sudah Tidak Ada Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tidak ada kaitannya dengan agenda Pemilu 2024.

Ngabalin menegaskan, Presiden Joko Widodo sudah tidak ada kepentingan politik pada 2024.

"Tidak ada (kaitannya). Tidak ada lagi. Presiden Jokowi itu, sudah tidak ada lagi kepentingan politiknya. Untuk apa? Kepentingan politik apa lagi yang dari Pak Jokowi. Orang 2024 sudah selesai. Terus pertimbangan politik apa? Tidak ada," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Menurut Ngabalin, pertimbangan yang paling terpenting adalah pemimpin IKN nantinya harus berpengalaman, berintegritas tinggi dan tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara.

Oleh karenanya, lanjut Ngabalin, Presiden Jokowi telah menunjuk tim kecil yang bertugas memberikan evaluasi dan masukan soal kandidat calon Kepala Badan Otorita IKN.

Namun, menurutnya kerja tim tersebut bukan untuk menyeleksi kandidat yang ada.

"Ada tim kecil yang Bapak Presiden tunjuk. Tentu saja tidak dalam posisi menyeleksi. Tapi paling tidak tim kecil itu mengevaluasi, memberikan masukan, memberikan pertimbangan," jelasnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi yang akan menentukan sendiri siapa Kepala Badan Otorita IKN.

Sebab dalam konteks ini presiden punya hak prerogatif berdasarkan Undang-undang (UU) IKN.

Baca juga: Harga Tanah di IKN Naik Lagi, Camat: Kalau Mau Jual, Jangan Sekarang, Rugi

"Kan jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Itu hak prerogatif presiden. UU (IKN) menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden punya pertimbangan," ungkap Ngabalin.

"Ya presiden yang punya kewenangan memilih, menetapkan. Kan begitu perintah UU. Tidak boleh tidak. Harus terima. Kecuali dia punya kewenangan. Kan Kewenangan mutlak ada pada presiden," tegasnya.

Sebelumnya, saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara pada 19 Januari 2022, Presiden Jokowi menyebutkan sejumlah kriteria soal sosok yang berpeluang menjadi kepala Badan Otorita IKN.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, kriteria yang disebutkan Jokowi yakni yang punya latar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah.

Lalu, saat ditanya lebih lanjut apakah sosok yang berlatar belakang tersebut juga bersuku Sunda, Jokowi menyebut itu adalah harapannya.

Adapun tiga ciri itu saat ini ada dalam pada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Baca juga: Menteri Basuki: Sampai Saat Ini Tidak Ada Anggaran di Kementerian PUPR untuk IKN

Selain sudah berpengalaman memimpin daerah, pria yang akrab disapa Emil itu juga dikenal sebagai ahli bangunan dan tata kota.

Beberapa contoh bangunan yang pernah didesainnya antara lain Museum Tsunami di Banda Aceh, Marina Bay Waterfront Masterplan di Sigapura.

Selain Emil, ada empat nama lain yang juga disebut-sebut akan menjadi calon Kepala Badan Otorita IKN.

Keempatnya yakni Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Dirut PT Wijaya Karya, Tumiyana.