Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Kompas.com - 26/01/2022, 16:04 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo jalan ditempat.

Hal itu disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menanggapi angka Indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2021 yang berada di angka 38 dari skala 0-100.

“Alih-alih meningkat signifikan, IPK Indonesia hanya bertambah satu poin dari 37 jadi 38. Hal ini setidaknya menjadi pertanda bahwa pemberantasan korupsi selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berjalan di tempat,” tutur Kurnia dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

Kurnia memaparkan empat isu yang mempengaruhi rendahnya IPK Indonesia. Pertama, pemerintah sibuk dengan agenda pencarian ladang ekonomi untuk kepentingan investasi.

“Kebijakan pemindahan ibu kota dan klaim kemudahan sektor ekonomi melalui omnibus law dapat dijadikan rujukan utama,” ucapnya.

“Proses kilat saat pembahasan aturan dengan menabrak aturan formal menjadi argumentasi utama membantah logika yang dibangun oleh pemerintah,” jelas Kurnia.

Kedua, Jokowi tidak mengambil inisiatif untuk meminta aparat penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK melakukan pemberantasan korupsi secara masif.

“Berdasarkan temuan ICW dalam tren penindakan semester pertama tahun 2021, jumlah penyidikan tiga penegak hukum itu mengalami penurunan,” kata dia.

Baca juga: Gelar Aksi Rapor Merah, ICW: KPK Mundur Luar Biasa

Bahkan, lanjut Kurnia, sepanjang tahun 2021, KPK membuat gaduh publik karena persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawainya.

Isu ketiga menurut Kurnia, tidak tuntasnya beberapa kasus mega korupsi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Nasional
Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Nasional
Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Nasional
Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Nasional
Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan 'Handphone', Minyak Goreng Boleh

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

Nasional
Jokowi Potong Tumpeng 'Raksasa' Saat Upacara Hari Bhayangkara

Jokowi Potong Tumpeng "Raksasa" Saat Upacara Hari Bhayangkara

Nasional
Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Nasional
Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Nasional
Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Nasional
Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Nasional
KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

Nasional
Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasional
Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Nasional
Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Nasional
45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.