Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

Kompas.com - 26/01/2022, 12:14 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan mengingatkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar tidak melupakan sejarah bahwa partai tersebut lahir dari rahim PBNU.

Hal ini terkait dengan konsolidasi politik PKB beberapa waktu lalu, di mana Perwakilan Cabang NU (PCNU) dan Majelis Wakil Cabang (MWC) NU hadir di dalamnya.

Konsolidasi tersebut terjadi di Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi dan Sidoarjo. Diketahui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendatangi Banyuwangi dan Sidoarjo dalam safari politiknya unuk menjadi calon presiden.

Dalam akun Twitter dia, Cak Imin bahkan memamerkan dukungan dari Nahdliyin Sidoarjo.

“Ini kok lama-kelamaan kita lihat semakin salah menempatkan dirinya di depan PBNU. PKB seolah-olah lebih hebat dan berjasa dari NU,” ujar Rahmat dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Agenda konsolidasi politik itu pun berujung pemanggilan terhadap PCNU Sidoarjo dan Banyuwangi oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Pemanggilan itu disebut untuk meminta klarifikasi langsung dari kedua perwakilan cabang mengenai konsolidasi politik itu.

Terlebih, PBNU era Gus Yahya saat ini menegaskan akan mengambil jarak dengan kepentingan politik praktis serta menegaskan bahwa PBNU tidak boleh menjadi alat politik mana pun, termasuk PKB.

Baca juga: PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Itu sebabnya, konsolidasi politik terhadap PKB di mana PCNU dilibatkan di dalamnya, menjadi bermasalah.

“PKB justru langsung masuk ke PCNU atau MWC NU tanpa mendahulukan etika, permisi atau kulo nuwon kepada pimpinan Nahdlatul Ulama,” sebut Rahmat.

“Ini menunjukkan PKB ingin mengerdilkan NU dan PBNU. Cara berorganisasi yang salah kaprah seperti ini harus diingatkan,” kata dia.

Sejak 1984, NU telah mendeklarasikan diri untuk “kembali ke khittah 1926” sehingga keluar dari arena politik praktis.

Baca juga: Hikmahanto Beberkan Kejanggalan Klaim Pemerintah Sudah Kuasai FIR dari Singapura

Namun, begitu Soeharto runtuh dan Era Reformasi dimulai, terdapat keinginan besar warga nahdliyyin untuk memiliki wadah menyalurkan aspirasi politik.

PBNU harus berhati-hati karena NU tidak boleh lagi terkait langsung dengan politik praktis, termasuk partai politik, sesuai hasil Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984 itu.

Pada akhirnya, sejumlah tokoh NU di antaranya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Mustofa Bisri, dll mendeklarasikan pendirian PKB untuk wadah aspirasi tersebut, tetapi PKB bukan sebagai partai politik NU. Deklarasi dilakukan di rumah Gus Dur.

Dalam perkembangannya, terjadi dualisme dalam internal PKB yang berujung didepaknya Gus Dur oleh Ketua Umum PKB saat ini Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. PKB versi Cak Imin kemudian diakui negara sebagai PKB yang “sah”.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com