Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

Kompas.com - 26/01/2022, 11:42 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kedua kiri) menyaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) dan Menteri Transportasi Singapura S Iswaran menunjukkan dokumen perjanjian penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan Indonesia-Singapura di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). ANTARA FOTO/HO/SETPRES/AGUS SUPAPresiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kedua kiri) menyaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) dan Menteri Transportasi Singapura S Iswaran menunjukkan dokumen perjanjian penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan Indonesia-Singapura di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan, klaim Indonesia soal sudah dapat mengendalikan flight information region (FIR) atau wilayah informasi penerbangan di Kepulauan Riau saat ini sulit diketahui kebenarannya. Sebab, isi perjanjian penyesuaian FIR dengan Singapura itu belum dapat diakses publik.

"Pemerintah mengklaim FIR yang berada di atas Kepulauan Riau dan sekitarnya telah berada di bawah kendali Indonesia dan tidak lagi Singapura. Klaim ini tentu sulit diketahui kebenarannya sebelum secara cermat perjanjian penyesuaian FIR dipelajari," kata Hikmahanto dalam keterangan pers, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Hikmahanto Beberkan Kejanggalan Klaim Pemerintah Sudah Kuasai FIR dari Singapura

"Saat ini perjanjian tersebut belum dapat diakses oleh publik. Bila saatnya perjanjian ini hendak disahkan DPR maka publik akan mendapat akses," ujar Hikmahanto.

Dia mengemukakan, jika merujuk pada siaran pers Kemenko Marves dan berbagai pemberitaan di Singapura, sepertinya kendali FIR belum berada di Indonesia.

Hikmahanto menjelaskan alasannya. Pertama, dia merujuk ke siaran pers Kemenko Marves yang menyebutkan di ketinggian 0-37,000 kaki di wilayah tertentu dari Indonesia akan didelegasikan ke otoritas penerbangan Singapura.

"Ini yang oleh media Singapura disebut hal yang memungkinkan bagi Bandara Changi untuk tumbuh secara komersial dan menjamin keselamatan penerbangan," ungkapnya.

Kedua, dengan merujuk media Singapura, dia menyebutkan bahwa pendelegasian diberikan oleh Indonesia untuk jangka waktu 25 tahun.

"Repotnya jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua negara," ujar Hikmahanto.

"Ini berarti pemerintah Indonesia tidak melakukan persiapan serius untuk benar-benar mengambil alih FIR di atas Kepulauan Riau. Apakah 25 tahun tidak terlalu lama? Lalu tidakkah perpanjangan waktu berarti tidak memberi kepastian," kata dia.

Hikmahanto mengakui, konsep FIR bertujuan untuk keselamatan penerbangan. Namun pada kenyataannya, Bandara Changi dapat mencetak keuntungan besar bila FIR di atas Kepulauan Riau masih dikendalikan Singapura.

"FIR atas ruang udara suatu negara yang tunduk pada kedaulatan negara bisa saja dikelola oleh negara lain," kata dia. "Hanya saja bila dikelola oleh negara lain menunjukkan ketidakmampuan negara tesebut dalam pengelolaan FIR yang tunduk pada kedaulatannya," tambah Hikmahanto.

Ia mempertanyakan sejumlah hal terkait perjanjian penyesuaian FIR itu. Antara lain, apakah hingga saat ini Indonesia belum dapat mengelola FIR di atas Kepulauan Riau, apakah butuh 25 tahun lagi untuk akhirnya bisa melakukannya, atau apakah 25 tahun mungkin tidak mencukupi sehingga perlu untuk diperpanjang lagi?

Baca juga: Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot 'Trading' Fahrenheit

Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot "Trading" Fahrenheit

Nasional
Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Nasional
Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Nasional
M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

Nasional
Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Nasional
UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Lewat 2 Tahun Hilangnya Jejak Harun Masiku dan Janji-janji Firli Bahuri

Lewat 2 Tahun Hilangnya Jejak Harun Masiku dan Janji-janji Firli Bahuri

Nasional
UPDATE 19 Mei: 4.083 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 4.083 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Mei: Bertambah 12, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.510

UPDATE 19 Mei: Bertambah 12, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.510

Nasional
UPDATE 19 Mei: Tambah 384, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.891.574

UPDATE 19 Mei: Tambah 384, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.891.574

Nasional
Densus 88 Akan Dikerahkan Dalami Kasus Ancaman Bom di Kedubes Belarus

Densus 88 Akan Dikerahkan Dalami Kasus Ancaman Bom di Kedubes Belarus

Nasional
UPDATE 19 Mei: Tambah 318, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.850

UPDATE 19 Mei: Tambah 318, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.850

Nasional
Tampik Tudingan Bawa HP sebelum Aniaya M Kece, Napoleon: Kalau Ada Rekamannya, Itu Menguntungkan Saya

Tampik Tudingan Bawa HP sebelum Aniaya M Kece, Napoleon: Kalau Ada Rekamannya, Itu Menguntungkan Saya

Nasional
Kemenkes Sebut Kecil Kemungkinan Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi, Begini Alasannya

Kemenkes Sebut Kecil Kemungkinan Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi, Begini Alasannya

Nasional
Menko PMK Sebut Pembiayaan Pasien Covid-19 akan Beralih ke BPJS jika Kasus Terkendali

Menko PMK Sebut Pembiayaan Pasien Covid-19 akan Beralih ke BPJS jika Kasus Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.