Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

Kompas.com - 24/01/2022, 09:14 WIB
Mutia Fauzia,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mencatat dua kasus kematian pertama akibat Covid-19 yang disebab virus SARS-CoV-2 varian Omicron pada 22 Januari ini. Dua kasus kematian tersebut menjadi alarm tanda bahaya di tengah lonjakan jumlah kasus baru Covid-19 yang juga terjadi dalam sepekan terakhir.

Meski dua pasien Covid-19 akibat varian Omicron pertama yang mengalami fatalitas tersebut sudah berusia lanjut dan memiliki komorbid atau penyakit bawaan, bukan berarti kelompok masyarakat lain menjadi tidak rentan.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, salah satu kelompok yang juga paling rentan mengalami fatalitas akibat varian Omicro adalah anak-anak.

Baca juga: Omicron Melonjak, Negara Kaya Rekrut Perawat dari Negara Miskin

Dicky menegaskan, sejatinya varian Omicron sama bahanya dengan varian lain yang lebih dahulu ada, seperti Delta dan Alpha, atau bahkan virus asli yang pertama kali muncul di Wuhan, China, pada akhir 2019.

"Dia memang akan lebih banyak berisiko pada orang yang punya komorbid atau lansia, atau belum divaksinasi lebih mungkin mengalami fatalitas atau meninggal. Dan antara lain sekarang ini kita baru melihatnya pada lansia, nanti kalau kita tidak cepat melakukan mitigasi, kematian pada anak akan terjadi," kata Dicky ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (23/1/2022).

Cakupan vaksinasi masih rendah

Kerentanan kelompok yang punya komorbid, lansia, dan anak-anak terjadi lantaran cakupan vaksinasi untuk kelompok-kelompok tersebut masih rendah.

Berdasarkan data terakhir Kementerian Kesehatan (Kemenkes), total cakupan vaksinasi dosis pertama untuk lansia mencapai 71,37 persen. Sementara lansia yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua baru sebesar 46,48 persen dari target sebanyak 21.553.118.

Untuk masyarakat rentan dan umum, total capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 72,27 persen dan vaksinasi dosis kedua sebesar 49,71 persen dari target 141.211.181 penduduk yang divaksinasi.

Di sisi lain, pemerintah baru saja memulai program vaksinasi anak usia 6-11 tahun.

"Anak-anak dari usia 6 tahun ke atas baru dimulai dan masih banyak yang belum divaksin penuh termasuk untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun," kata Dicky.

Percepat vaksinasi

Dicky mengatakan, pemerintah seharusnya mampu mengejar cakupan vaksinasi dosis kedua hingga 75 persen sebelum bulan Ramadhan yang diperkirakan jatuh pada Mei 2022 untuk menekan angka penularan Covid-19.

"Jadi (vaksinasi) ini harus digenjot, bahkan melihatnya bukan hanya dari potensi puncak gelombang tiga Omicron, tapi juga antisipasi nanti menjelang puasa. Sebelum bulan puasa kejar cakupan dua dosis mencapai 75 persen minimal," ujar Dicky.

Baca juga: 2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Ia menambahkan, target percepatan vaksinasi perlu dikejar, terutama untuk vaksinasi dosis kedua yang cakupannya masih di kisaran 40 persen.

"Dan saat ini, itu ada kurang lebih 40 persen atau 30 persen yang rawan (tertular Covid-19) karena belum divaksin, dan ini bicara vaksin dua dosis lengkap. Kemudian bicara soal lansia, itu kita masih 50 persen lho lansia belum vaksin lengkap, apalagi bicara booster. Artinya harus dikejar, karena kalau tidak mereka akan jadi korban," kata Dicky.

Tingkatkan WFH dan tunda PTM

Ia menyarankan pemerintah kembali meningkatkan ketentuan kerja dari rumah atau work from home (WFH) seiring lonjakan kasus Covid-19, terutama terkait penularan varian Omicron.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas siswa 100 persen untuk mencegah penularan pada anak-anak.

"PTM ini tidak bisa tidak, selama masa krisis, PTM ini ditunda dulu. Online dulu karena berbahaya. Termasuk yang WFH, harus ditingkatkan, mau itu 50 persen, 25 persen, tapi harus dilakukan karena itu yang akan membantu," kata Dicky.

Ia menyarankan, setidaknya PTM bisa ditunda pada akhir Januari ini hingga awal Maret mendatang.

"Itu di masa yang sangat rawan, karena itu periode prediksi masa krisis di Indonesia, Februari-Maret. Mengapa? Karena untuk siswa kita ini, meskipun sudah ada vaksinasi pada siswa, tapi kan ada yang belum divaksinasi, dan saat ini risiko ini cukup berat untuk anak-anak dan terbukti di negara-negara lain data menunjukkan kasus infeksi anak-anak meningkat," ujar Dikcy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com