Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

JAKARTA, KOMPAS.com - Prediksi nama-nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" mulai bermunculan.

Hal ini setelah Presiden Joko Widodo mengungkap kriteria kepala otorita yang ia incar.

Sebelumnya, pada Maret 2020 Jokowi sempat menyebutkan sejumlah nama, mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri.

Nama-nama itu yakni, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Namun, terbaru, presiden spesifik menyebutkan sosok yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dengan kriteria tersebut, maka gugur sudah peluang empat sosok yang sempat disebutkan Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN. Sebab, keempat nama itu tak berlatar belakang arsitek.

Namun, Ahok dan Azwar Anas setidaknya memenuhi satu kriteria, yakni pernah memimpin suatu daerah.

Baca juga: Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Dugaan publik pun kini mengerucut pada sejumlah nama, mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.

Terkait hal ini, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, peluang Risma untuk ditunjuk sebagai Kepala Otorita lebih besar ketimbang Ridwan Kamil maupun 3 kepala daerah lainnya.

Menurut Adi, mustahil bagi Ridwan Kamil, Danny Pomanto, maupun Nova Iriansyah dipilih sebagai Kepala Otorita, mengingat ketiganya sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah.

Dari empat nama, hanya Risma yang menjabat sebagai menteri, sehingga dapat sewaktu-waktu meninggalkan jabatannya.

"Nama-nama kepala daerah yang masuk kriteria Jokowi itu hanya Risma yang relatif aman," kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

"Kalau Ridwan Kamil atau kepala daerah lain yang masih aktif sepertinya sangat mustahil karena tak mungkin mereka berhenti di tengah jalan sebagai kepala daerah yang dipilih langsung rakyat. Itu sama halnya mengkhianati amat rakyat," lanjutnya.

Baca juga: Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Di luar itu, menurut Adi, publik masih banyak yang menjagokan Ahok dan Bambang Brodjonegoro.

Namun demikian, Adi mengatakan, sulit menebak keinginan Jokowi mengingat ia seringkali melakukan manuver yang arahnya sulit dibaca.

"Yang jelas siapa pun yang dipilih nantinya, pasti dianggap punya kompetensi dan tentunya punya kedekatan dengan presiden," kata dia.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, Ridwan Kamil memiliki peluang jadi figur yang dipilih Jokowi, namun potensinya kecil.

Sebab, Emil, begitu sapaannya, sudah sangat terbuka atas keinginannya mencalonkan diri di Pilpres 2024.

Baca juga: Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Oleh karenanya, menurut Ujang, Emil akan lebih fokus pada pendekatan partai sebagai kendaraan politiknya di 2024.

"Jika ditunjuk jadi kepala otorita IKN oleh Jokowi dan dia mau, maka itu bisa mempersempit ruang geraknya dalam pencapresan," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

"Karena Jokowi bisa saja meminta figur yang dipilih jadi kepala IKN itu mesti fokus bangun IKN dengan baik, bukan untuk ikut pencapresan," lanjutnya.

Namun demikian, menurut Ujang, bukan tidak mungkin Emil menerima pinangan Jokowi seandainya memang ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN.

Sebab, selain jabatan tersebut setingkat dengan menteri, hingga kini Emil belum punya partai yang jelas bersedia mengusungnya di Pilpres mendatang.

"Jika nyapres belum tentu bisa. Selain tak punya partai, RK juga elektabikitas masih di papan tengah, kalah oleh Prabowo, Anies, dan Ganjar," tuturnya.

Baca juga: Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru Nusantara

Untuk mengenal lebih jauh, berikut profil singkat nama-nama tokoh yang masuk bursa calon Kepala IKN.

1. Ridwan Kamil

Emil menamatkan studi S1 di jurusan teknik arsitektur Institut Teknolog Bandung (ITB). Ia lantas melanjutkan studi S2 dan meraih gelar master of urban design dari California University, Amerika Serikat.

Emil diketahui pernah menjadi dosen teknik arsitektur di ITB.

Sebagai arsitek, karya Emil pun banyak dikenal publik seperti Museum Tsunami Aceh, Gerbang Kemayoran, Marina Bay Waterfront Master Plan Singapura, dan lainnya.

Emil juga telah meraih berbagai penghargaan di bidang arsitektur hingga ke tingkat internasional.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Emil lebih dulu menjadi Wali Kota Bandung, yakni selama 2013-2018. Emil menjabat sebagai Gubernur Jabar sejak 2018 dan akan berakhir pada 2023.

2. Tri Rismaharini

Risma menjabat sebagai Menteri Sosial sejak Desember 2020, menggantikan Juliari P Batubara yang terjerat kasus korupsi.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, yakni 2010-2015 dan periode 2015-2020. Risma merupakan wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah.

Baca juga: Jokowi: Selain Pandemi, Krisis yang Paling Mengerikan adalah Lingkungan

Risma menyelesaikan studi S1 di jurusan arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 1987.

Kemudian, pendidikan pascasarjana di Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang lulus pada tahun 2002.

Pada 4 Maret 2015, Risma mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari ITS, yang diberikan dari bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Selama memimpin Surabaya, ia pernah meriah penghargaan Adipura pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori kota metropolitan.

Risma bahkan berhasil menjadikan Surabaya sebagai kota dengan pemerintah dan partisipasi rakyat terbaik dalam mengelola lingkungan se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet.

Baca juga: PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

3. Danny Pomanto

Danny Pomanto merupakan Wali Kota Makassar sejak tahun 2014. Ia kembali terpilih dalam Pilkada 2020 dan kini memasuki periode keduanya.

Sebelum terjun ke dunia politik, Danny merupakan seorang arsitek serta konsultan tata ruang. Ia juga pernah menjadi dosen jurusan arsitektur di almamaternya, Universitas Hasanuddin.

Berbagai karya Danny berupa pembangunan infrastruktur banyak memberi manfaat untuk masyarakat di sejumlah daerah.

Di bawah kepemimpinan Danny, Makassar beberapa kali meraih penghargaan Adipura melalui program perluasan Ruang Terbuka Hijau dan peningkatan lingkungan bersih dalam gerakan Makassar Tidak Rantasa (MRT).

4. Nova Iriansyah

Nova Iriansyah menjabat sebagai Gubernur Aceh sejak 2018, menggantikan Irwandi Yusuf yang terseret kasus korupsi. Ia sebelumnya merupakan wakil gubernur Aceh.

Dilansir Kompas.id, Nova Iriansyah merupakan arsitek lulusan ITS. Selama kuliah di Surabaya, ia banyak berorganisasi sambil mempelajari arsitektur.

Baca juga: Minta Maaf Atas Perilaku Sekjen Kemensos, Risma: Kalau Saya Harus Duduk di Bawah, Akan Saya Lakukan

Setelah menyandang gelar sarjana, ia kembali ke kampung halamannya dan mengajar di Unsyiah Banda Aceh.

Selain dosen, Nova juga merupakan seorang pengusaha di bidang konstruksi. Saat Aceh dilanda bencana tsunami pada 2004, ia banyak terlibat dalam proyek pembangunan Serambi Mekkah itu, baik di bidang konstruksi maupun sosial.

Nova juga terlibat aktif di sejumlah organisasi profesi, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Aceh dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Aceh.

5. Basuki Tjahaja Purnama

Karier politik Ahok berawal ketika ia menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Tak berselang lama, Ahok didorong maju sebagai Bupati Belitung Timur dan terpilih untuk periode 2005-2010.

Ahok sempat maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Bangka Belitung, tetapi kalah. Tak menyerah, ia lalu maju sebagai calon anggota legislatif pada Pileg dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar.

Baca juga: Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Karena menonjol, Ahok tak meneruskan jabatannya di DPR dan diminta mendampingi Jokowi sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Ia bersedia mendampingi Jokowi dan maju lewat Partai Gerindra.

Pasangan Jokowi-Ahok menang dan memimpin Jakarta lewat berbagai gebrakan. Ahok lalu naik menjadi Gubernur DKI saat Jokowi maju dalam Pilpres 2014.

Ia kemudian maju kembali pada Pilgub DKI sebagai cagub, berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat yang menjadi wakilnya sejak ia naik sebagai Gubernur DKI.

Namun, jelang Pilgub DKI 2017, Ahok tersandung kasus penistaan agama karena pidatonya saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu.

Akhirnya Ahok divonis bersalah dan dipenjara. Ia pun mengundurkan diri, dan digantikan oleh Djarot di akhir masa jabatan Gubernur DKI.

Bebas dari penjara, Ahok bergabung dengan PDI-P yang menjadi pendukung utamanya saat menjadi Gubernur DKI dan saat Pilgub 2017. Hingga kemudian, Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina pada November 2019.

6. Abdullah Azwar Anas

Azwar Anas menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode dari tahun 2010 sampai 2020. Selama memimpin Banyuwangi, ia banyak menorehkan prestasi sehingga namanya dikenal di kancah perpolitikan nasional.

Baca juga: Ibu Kota Nusantara Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Azwar Anas pun sempat masuk bursa cawagub dalam Pilgub Jawa Timur 2018 mendampingi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, tetapi akhirnya mundur.

Pria yang pernah menggeluti profesi wartawan itu juga pernah menjadi Anggota DPR periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baru-baru ini, Azwar Anas dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

7. Bambang Brodjonegoro

Bambang Brodjonegoro diangkat sebagai Menteri Keuangan di periode pertama Jokowi. Ia kemudian dipindah posisi menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk tahun 2016-2019.

Di periode kedua Jokowi, Bambang diamanatkan menjadi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek). Namun, karena Kementerian Riset dan Teknologi dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia memilih mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Bambang memilih balik ke dunia pendidikan. Ia mengajar sebagai guru besar di Universitas Indonesia.

Oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Bambang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Ia juga menduduki posisi serupa pada PT Astra International Tbk (ASII), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), Bukalapak, serta Oligo Infrastruktur.

Terbaru, Bambang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indofood menjadi perusahaan keenam yang mengangkat Bambang sebagai komisaris.

4. Tumiyana

Tumiyana merupakan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika.

Baca juga: 6 Pasien Covid-19 Meninggal di Jakarta, Tertinggi Sejak Ditemukan Omicron

Karier Tumiyana banyak dihabiskan di BUMN. Sebelum berlabuh ke Wika, ia merupakan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.

Tumiyana juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan sebelum kemudian menjadi Dirut PT PP selama dua periode dari 2008-2016 dan 2016-2018. Selain itu, Tumiyana tercatat juga sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Selain bekerja di perusahaan pelat merah, Tumiyana dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor peternakan. Selain bisnis ternak sapi, ia juga memiliki bisnis di sektor komoditas seperti beras.

Lantas, dari sejumlah nama yang beresar, siapa yang kira-kira dipilih Jokowi?

Mengacu Undang-undang tentang IKN yang baru disahkan, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pertama akan ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

Sementara, merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU yang disahkan DPR memerlukan tanda tangan presiden untuk diundangkan.

Baca juga: Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Namun, seandainya presiden tak menandatangani, UU itu akan tetap berlaku 30 hari pasca pengesahan di DPR.

Dengan ketentuan tersebut, UU IKN diundangkan paling lambat pada 18 Februari 2022.

Artinya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk dan diangkat presiden selambat-lambatnya 18 April 2022.