Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo buka suara soal kriteria Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" yang ia incar.

Sebelumnya, pada Maret 2020, Jokowi sempat menyebutkan sejumlah nama, mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri.

Nama-nama itu yakni, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Namun, terbaru, presiden spesifik menyebutkan sosok yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dengan kriteria tersebut, maka gugur sudah peluang empat sosok yang sempat disebutkan Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN. Sebab, keempat nama itu tak berlatar belakang arsitek.

Namun, Ahok dan Azwar Anas setidaknya memenuhi satu kriteria, yakni pernah memimpin suatu daerah.

Dugaan publik pun kini mengerucut pada segelintir tokoh. Setidaknya, ada empat nama yang dinilai memenuhi kriteria Jokowi, berlatar arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah. Siapa mereka?

Baca juga: Megaproyek Nusantara: Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

1. Ridwan Kamil

Nama Ridwan Kamil langsung ramai disebut sebagai calon Kepala Otorita IKN incaran Jokowi. Gubernur Jawa Barat itu memang punya latar belakang arsitek.

Ia menempuh studi S1 jurusan teknik arsitektur di Institut Teknologi Bandung (ITB), dan merampungkan jenjang S2 sebagai Master of Urban Design Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat.

Emil, begitu sapaannya, juga pernah menjadi dosen teknik arsitektur di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sebagai arsitek, karya Emil banyak dikenal publik seperti Museum Tsunami Aceh, Gerbang Kemayoran, Marina Bay Waterfront Master Plan Singapura, dan lainnya.

Baca juga: Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Emil juga telah meraih berbagai penghargaan di bidang arsitektur hingga ke tingkat internasional.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Emil lebih dulu menjadi Wali Kota Bandung, yakni selama 2013-2018. Emil menjabat sebagai Gubernur Jabar sejak 2018 dan akan berakhir pada 2023.

2. Tri Rismaharini

Risma menjabat sebagai Menteri Sosial sejak Desember 2020, menggantikan Juliari P Batubara yang terjerat kasus korupsi.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, yakni 2010-2015 dan 2015-2020. Risma merupakan wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah.

Dia menyelesaikan studi S1 di jurusan arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 1987.

Baca juga: Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Kemudian, menempuh pendidikan pascasarjana di Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang lulus pada tahun 2002.

Pada 4 Maret 2015, Risma mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari ITS, yang diberikan dari bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Selama memimpin Surabaya, ia pernah meriah penghargaan Adipura pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori kota metropolitan.

Risma bahkan berhasil menjadikan Surabaya sebagai kota dengan pemerintah dan partisipasi rakyat terbaik dalam mengelola lingkungan se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet.

3. Danny Pomanto

Danny Pomanto merupakan Wali Kota Makassar sejak tahun 2014. Ia kembali terpilih dalam Pilkada 2020 dan kini memasuki periode keduanya.

Sebelum terjun ke dunia politik, Danny merupakan seorang arsitek serta konsultan tata ruang. Ia juga pernah menjadi dosen jurusan arsitektur di almamaternya, Universitas Hasanuddin.

Berbagai karya Danny berupa pembangunan infrastruktur banyak memberi manfaat untuk masyarakat di sejumlah daerah.

Baca juga: Soal Porsi Pembiayaan Ibu Kota Baru dari APBN, Sri Mulyani: Nanti Kita Hitung

Di bawah kepemimpinan Danny, Makassar beberapa kali meraih penghargaan Adipura melalui program perluasan Ruang Terbuka Hijau dan peningkatan lingkungan bersih dalam gerakan Makassar Tidak Rantasa (MRT).

4. Nova Iriansyah

Nova Iriansyah menjabat sebagai Gubernur Aceh sejak 2018, menggantikan Irwandi Yusuf yang terseret kasus korupsi. Ia sebelumnya merupakan wakil gubernur Aceh.

Dilansir Kompas.id, Nova merupakan arsitek lulusan ITS. Selama kuliah di Surabaya, ia banyak berorganisasi sambil mempelajari arsitektur.

Setelah menyandang gelar sarjana, ia kembali ke kampung halamannya dan mengajar di Unsyiah Banda Aceh.

Selain dosen, Nova juga seorang pengusaha di bidang konstruksi. Saat Aceh dilanda tsunami pada 2004, ia banyak terlibat dalam proyek pembangunan Serambi Mekkah itu, baik di bidang konstruksi maupun sosial.

Nova juga terlibat aktif di sejumlah organisasi profesi, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Aceh dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Aceh.

Baca juga: Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Lantas, dari empat nama tersebut, siapa yang kira-kira dipilih Jokowi?

Mengacu Undang-undang tentang IKN yang baru disahkan DPR pada 18 Januari 2022, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pertama akan ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

Sementara, merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU yang disahkan DPR memerlukan tanda tangan presiden untuk diundangkan.

Namun, seandainya presiden tak memberikan tanda tangan, UU itu akan tetap berlaku 30 hari pasca pengesahan di DPR.

Dengan ketentuan tersebut, UU IKN diundangkan paling lambat pada 18 Februari 2022.

Artinya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk dan diangkat presiden selambat-lambatnya 18 April 2022.