Soal Porsi Pembiayaan Ibu Kota Baru dari APBN, Sri Mulyani: Nanti Kita Hitung

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah belum memutuskan jumlah persentase anggaran pemindahan dan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani merespons beredarnya informasi bahwa 53,5 persen biaya pembangunan IKN berasal dari APBN sebagaimana sempat tercantum pada situs resmi IKN, ikn.go.id.

Baca juga: Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

"Mengenai tadi, porsi APBN dan lain-lain, nanti akan kita hitung ya jadi sebenarnya enggak ada yang disebut hari ini pre-conception 54 persen dari APBN," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan lima tahapan pemindahan ibu kota.

"Tahapan yang paling awal adalah 2022-2024, itu biasanya kalau di front end yang pasti APBN lebih banyak," Sri Mulyani.

Ia membeberkan, dana APBN akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, listrik, serta pembangunan kompleks pemerintahan.

Namun, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak akan hanya fokus pada pembiayaan ibu kota baru tetapi juga diseimbangkan dengan kebutuhan lain seperti penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, serta persiapan Pemilu 2024.

"Semuanya nanti akan kita lihat dalam konteks anggaran," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, biaya pembangunan ibu kota baru dikabarkan akan lebih banyak menggunakan biaya APBN di samping skema lainnya.

Baca juga: Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara?

Hal itu terkuak dari keterangan yang tercantum pada situs resmi IKN, ikn.go.id, bahwa 53,5 persen biaya pembangunan IKN akan ditanggung oleh APBN.

Sementara, 46,5 persen sisanya akan didanai menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, belakangan keterangan tersebut sudah dihapus dari situs resmi IKN.