Soal Porsi Pembiayaan Ibu Kota Baru dari APBN, Sri Mulyani: Nanti Kita Hitung

Kompas.com - 18/01/2022, 15:34 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah belum memutuskan jumlah persentase anggaran pemindahan dan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani merespons beredarnya informasi bahwa 53,5 persen biaya pembangunan IKN berasal dari APBN sebagaimana sempat tercantum pada situs resmi IKN, ikn.go.id.

Baca juga: Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

"Mengenai tadi, porsi APBN dan lain-lain, nanti akan kita hitung ya jadi sebenarnya enggak ada yang disebut hari ini pre-conception 54 persen dari APBN," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan lima tahapan pemindahan ibu kota.

"Tahapan yang paling awal adalah 2022-2024, itu biasanya kalau di front end yang pasti APBN lebih banyak," Sri Mulyani.

Ia membeberkan, dana APBN akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, listrik, serta pembangunan kompleks pemerintahan.

Namun, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak akan hanya fokus pada pembiayaan ibu kota baru tetapi juga diseimbangkan dengan kebutuhan lain seperti penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, serta persiapan Pemilu 2024.

"Semuanya nanti akan kita lihat dalam konteks anggaran," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, biaya pembangunan ibu kota baru dikabarkan akan lebih banyak menggunakan biaya APBN di samping skema lainnya.

Baca juga: Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara?

Hal itu terkuak dari keterangan yang tercantum pada situs resmi IKN, ikn.go.id, bahwa 53,5 persen biaya pembangunan IKN akan ditanggung oleh APBN.

Sementara, 46,5 persen sisanya akan didanai menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, belakangan keterangan tersebut sudah dihapus dari situs resmi IKN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.