Kompas.com - 21/01/2022, 18:08 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/1/2022) lalu.

Ia mengaku, hanya menerangkan perihal awal mula adanya penyelenggaran ajang balap mobil listrik itu kepada pihak KPK.

"Jadi yang ditanyakan KPK lebih kepada apa yang saya ketahui mengenai Formula E gitu ya, peran saya seperti apa, gitu," ujar Dino kepada Kompas.com, Jumat (21/1/2022).

"Dan saya jelaskan peran saya adalah sebagai pihak yang memperkenalkan Formula E kepada Pemda DKI, kepada Gubernur DKI," kata dia.

Dino menjelaskan, pada tanggal 10 Mei 2019, dia mengatur pertemuan dan memperkenalkan pihak Formula E dengan pihak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Bahkan, dua bulan setelahnya, Gubernur DKI Anies Baswedan turut hadir ke Amerika Serikat untuk menyaksikan ajang balap mobil listrik tersebut.

"Saya juga hadir di New York petengahan Juli 2019 untuk Formula E racing yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI," papar Dino.

"Setelah itu, sudah kan, karena mereka (pemerintah DKI dan pihak Formula E) sudah kenal jadi saya sudah tidak mengurus lagi," ujar dia.

Menurut Dino, perannya adalah memperkenalkan kedua pihak tersebut. Setelah ada komunikasi dari kedua pihak tersebut, ia tak lagi terlibat.

"Ya karena mereka sudah ada komunikasi langsung, ya sudah jadi jalan sendiri. Jadi intinya itu aja yang saya sampaikan ke KPK," jelasnya.

Baca juga: Disindir Anies Kurang Kerjaan karena Cek Sirkuit Formula E, PSI: Kami Paham Bapak Sangat Sibuk

Di sisi lain, Eks Juru Bicara Presiden SBY ini mengaku bangga bisa berkontribusi memperkenalkan ajang balap mobil bertaraf internasional tersebut ke Indonesia.

Pasalnya, Formula E telah diselenggarakan di berbagai kota di Dunia seperti Berlin, New York, Shanghai dan sebagainya.

"Saya tekankan, saya justru bangga dan senang bisa ikut membantu Formula E masuk ke Indonesia," tutur Dino.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini pun mengaku terkejut adanya dugaan tindak pidana korupsi yang tengah dilakukan penyelidikan oleh KPK.

Padahal, menurutnya, penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi sisi ekonomi maupun pandangan dunia terhadap event Indonesia.

Baca juga: Anies Tertawa Tanggapi Aksi Giring Terperosok Lumpur di Sirkuit Formula E

"Karena kalau event-nya bagus dan kepercayaan publik juga tinggi pasti akan sukses gitu ya. Tapi kalau event-nya bagus dan ada masalah jadi sulit juga bagi event itu," ucap Dino.

Ia pun berharap, keterangannya dapat membantu KPK untuk memperjelas penyelidikan terkait penyelenggaran Formula E yang tengah diusut.

Dino juga berharap, semua pihak dapat berkontribusi untuk menyukseskan ajang balap mobil listrik itu.

"Saya agak kaget juga (Formula E diselidiki KPK), makanya waktu saya di KPK, saya sampaikan bahwa saya yang memperkenalkan," ucap Dino.

"Jadi saya benar-benar berharap bahwa KPK ini benar-benar bisa menjamin penyelenggaraan Formula E ini benar-benar kredibel dan bersih, bebas korupsi gitu ya," imbuhnya.

Diketahui KPK mulai mengumpulkan keterangan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E sejak Kamis (4/11/2021).

Dalam perkara ini, KPK telah memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta untuk dimintai keterangan.

Baca juga: Giring Terperosok di Sirkuit Formula E, Anies: Kasihan Waktunya Longgar

Sepekan kemudian, Selasa (9/11/2021), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama anggota bidang hukum dan pencegahan korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bambang Widjojanto menyerahkan berbagai dokumen penyelenggaraan Formula E kepada KPK.

Dokumen itu terdiri dari proses persetujuan hingga persiapan penyelenggaraan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.