Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan seluruh kepala daerah agar menyampaikan secara jujur data kasus Covid-19 di wilayah masing-masing.

Luhut meminta tidak ada data kasus yang ditutupi.

"Seluruh kepala daerah, baik bupati, wali kota, pangdam, kapolda, dan seluruh jajaran di bawahnya agar jujur terhadap data kasus Covid-19. Jangan ada yang ditutupi agar segera dapat ditentukan langkah yang benar dan terukur," ujar Luhut saat menggelar rapat evaluasi PPKM Jawa-Bali sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Marves, Jumat (21/1/2022).

Dalam kesempatan tersebut Luhut juga mengungkapkan, kasus Covid-19 akibat varian Omicron sebagian besar terjadi di daerah Jabodetabek yang capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 sudah tinggi.

Baca juga: Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Sehingga dia menyebut wilayah Jabodetabek sebagai medan perang melawan varian Omicron.

"Untuk itu saya minta provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat agar segera mengakselerasi vaksinasi booster," tegas koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Dia melanjutkan, angka kematian akibat Covid-19 varian Omicron masih tetap terjaga meskipun terjadi peningkatan kasus.

Meski begitu, melihat pengalaman negara lain, perawatan rumah sakit dan tingkat kematian tetap dapat meningkat ketika kasus naik berkali-kali lipat.

“Upaya flattening the curve atau memperlandai kenaikan kasus positif, harus dilakukan untuk mengurangi beban sistem kesehatan. Kuncinya adalah penegakan protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi di tiap daerah,” tutur Luhut.

"Saya minta kepada Panglima TNI dan Asops Kapolri untuk kembali menyiapkan isolasi terpusat di setiap daerah," tambahnya.

Dalam rapat itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Sekda Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja dan Sekda Jawa Timur Wahid Wahyudi juga memaparkan kondisi terkini tiap daerahnya dalam menghadapi gelombang varian Omicron.

Seluruh kepala daerah tersebut menyatakan sudah bersiap menyediakan perawatan dan menyiapkan langkah antisipasi akibat varian ini.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa saat ini kasus terbanyak varian Omicron ada di DKI Jakarta dan segera akan menyebar ke daerah di sekitarnya.

“Saat ini kita harus kembali meningkatkan testing dan tracing untuk mengetahui penyebaran yang terjadi di sekitar kita, dan terus meningkatkan vaksinasi,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia meningkat lima kali lipat dalam tiga pekan terakhir.

Kasus positif Covid-19 disebut naik dari 1.123 menjadi 5.454.

Wiku menambahkan, peningkatan kasus Covid-19 tidak diikuti dengan kenaikan angka kematian. Namun, pola peningkatan kasus positif bersamaan dengan meningkatnya kasus aktif Covid-19.

"Pada minggu ini, kasus aktif berjumlah 8.605 kasus di mana naik lebih dari 3.000 dibandingkan dengan minggu lalu yang hanya 5.494 kasus," ujarnya dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (20/1/2022).

Lebih lanjut, Wiku mengatakan, naiknya kasus positif Covid-19 disebabkan dari dua sumber, yaitu transmisi lokal dan pelaku perjalanan luar negeri.

Ia melanjutkan, saat ini, kasus positif Covid-19 lebih banyak berasal dari transmisi lokal dibandingkan pelaku perjalanan dari luar negeri.

Baca juga: Daftar Panjang Kasus Covid-19 di Sekolah dan Bukti Nyata Klaster PTM

"Bahkan per tanggal 15 Januari 2022, (sebanyak) 63 persen kasus positif merupakan transmisi lokal, sedangkan untuk data pelaku perjalanan luar negeri menunjukkan peningkatan," ucap dia.

Adapun Kementerian Kesehatan melaporkan, hingga Kamis total kasus penularan Covid-19 varian Omicron mencapai 1.078.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 756 merupakan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).