Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Perang Sesungguhnya akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Kompas.com - 21/01/2022, 05:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kasus Covid-19 akibat varian Omicron saat ini sebagian besar terjadi di wilayah Jabodetabek yang capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 sudah tinggi.

Sehingga dia meminta pelaksanaan vaksinasi booster Covid-19 harus segera dikejar.

"Hari ini teater perang sesungguhnya akibat peningkatan kasus terjadi di wilayah Jabodetabek, untuk itu saya minta provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat agar segera mengakselerasi vaksinasi booster," ujar Luhut saat menggelar rapat evaluasi PPKM Jawa-Bali sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Marves, Jumat (21/1/2022).

Baca juga: Hadapi Omicron, Menkes Percepat Vaksinasi Booster di Jabodetabek

"Mengingat Jabodetabek adalah pusat mobilitas, penyebaran kasus ke provinsi lain dapat terjadi dengan lebih cepat. Meski belum terjadi peningkatan signfikan di provinsi lain, provinsi lain juga harus tetap bersiap," tegasnya.

Dia pun mengungkapkan, hingga saat ini angka kematian akibat Covid-19 varian Omicron masih tetap terjaga meskipun terjadi peningkatan kasus.

Meski begitu, melihat pengalaman negara lain, perawatan rumah sakit dan tingkat kematian tetap dapat meningkat ketika kasus naik berkali-kali lipat.

“Upaya flattening the curve atau memperlandai kenaikan kasus positif, harus dilakukan untuk mengurangi beban sistem kesehatan. Kuncinya adalah penegakan protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi di tiap daerah,” tutur Luhut.

"Saya minta kepada Panglima TNI dan Asops Kapolri untuk kembali menyiapkan isolasi terpusat di setiap daerah," lanjut Luhut.

Baca juga: Kasus Omicron Melonjak di Banten, Ini Pesan Wapres untuk Warga Tangerang Raya

Dia juga mengingatkan seluruh kepala daerah, baik bupati, wali kota, pangdam, kapolda, dan seluruh jajaran di bawahnya untuk jujur terhadap data kasus Covid-19.

"Jangan ada yang ditutupi agar segera dapat ditentukan langkah yang benar dan terukur," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Sekda Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja dan Sekda Jawa Timur Wahid Wahyudi juga memaparkan kondisi terkini tiap daerahnya dalam menghadapi gelombang varian Omicron.

Seluruh kepala daerah tersebut menyatakan sudah bersiap menyediakan perawatan dan menyiapkan langkah antisipasi akibat varian ini.

Baca juga: Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa saat ini kasus terbanyak varian Omicron ada di DKI Jakarta dan segera akan menyebar ke daerah di sekitarnya.

“Saat ini kita harus kembali meningkatkan testing dan tracing untuk mengetahui penyebaran yang terjadi di sekitar kita, dan terus meningkatkan vaksinasi,” jelasnya.

Dokter Spesialis Paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Erlina Burhan mengatakan, varian Omicron ini lebih menunjukkan gejala kepada batuk dibanding sesak nafas.

Sehingga, seluruh masyarakat harus dapat lebih memperhatikan lagi terhadap gejala yang dialami.

“Kami saat ini juga telah mengajarkan kepada tenaga kesehatan mengenai telemedicine, terkait tata cara isolasi mandiri, penggunaan obat-obatan, sehingga ketika kasus kembali naik seluruh nakes telah siap,” ungkap Erlina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com