Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/01/2022, 13:27 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memastikan program komponen cadangan (komcad) akan dilanjutkan pada 2022.

Selain komcad, juga terdapat sejumlah kebijakan di bidang pertahanan yang akan dilanjutkan pada periode ini.

"Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan di antaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung," ujar Prabowo saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Tahun 2022 pada hari kedua di Kemenhan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

"(Termasuk) kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi, dan penguatan pertahanan di wilayah selat-selat strategis," sambung dia.

Baca juga: ASN Bisa Jadi Komcad, Menpan RB: Masih Banyak yang KKN hingga Radikal

Prabowo menjelaskan, kebijakan pertahanan negara pada 2022 merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah dicapai selama 2021.

Namun, Prabowo melanjutkan, seiring dengan perkiraan munculnya berbagai ancaman sebagaimana dampak pertumbuhan lingkungan strategis, beberapa sasaran kebijakan mengalami perubahan.

Dengan demikian, Rapim Kemenhan Tahun 2022 pun mengambil tema "Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara".

Menurutnya, tema ini mengandung makna bahwa Indonesia beserta seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

"Guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di masa depan," tegas dia.

Baca juga: Pendaftaran Komcad untuk ASN Dibuka April, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Ia menambahkan, kerja sama seluruh komponen bangsa dengan mengdepankan profesionalisme dalam pengelolaan pertahanan keamanan dapat menjamin keberlangsungan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural yang berkelanjutan.

"Serta pertahanan negara yang kokoh menuju Indonesia maju," imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com