Kompas.com - 18/01/2022, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan RUU itu disepakati dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Dengan diresmikannya UU ini, rencana pemindahan ibu kota negara "Nusantara" dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kian nyata.

Baca juga: Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Kompas.com menerima draf RUU IKN yang dikonfirmasi oleh anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya, sebagai draf yang diresmikan menjadi UU.

Salah satu yang diatur dalam draf tersebut ialah perihal kedudukan dan kekhususan, serta bentuk, susunan, kewenangan, dan urusan pemerintahan IKN.

Pasal 5 UU itu menyebutkan bahwa IKN Nusantara berfungsi sebagai ibu kota NKRI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

"Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang ini," bunyi Pasal 5 Ayat (2) UU IKN.

Baca juga: Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Kemudian, Pasal 8 UU itu menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara.

Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022.

"Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," bunyi Pasal 9 Ayat (1) UU IKN.

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Adapun Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pertama bakal ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas wewenang, dan tata kerja Otorita IKN Nusantara diatur dalam Peraturan Presiden," demikian Pasal 11 Ayat (1) UU IKN.

Baca juga: RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi...

Kemudian, mengacu Pasal 12, Otorita IKN Nusantara sebagai pemerintahan daerah khusus diberi kewenangan khusus berdasarkan UU IKN. Kewenangan khusus itu akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Selanjutnya, pada Pasal 13 dikatakan, IKN Nusantara dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilu.

"IKN Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Pemilu anggota DPR, dan Pemilu anggota DPD," demikian Pasal 13 Ayat (1) UU IKN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.