Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia menyatakan, Pansus bertekad mengebut pembahasan RUU IKN agar dapat menjadi payung hukum pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

"Payung hukum itu yang paling tinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945, ya, undang-undang. Maka kami di pansus menyadari ini penting diselesaikan," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Politikus Partai Golkar tersebut menuturkan, payung hukum itu diperlukan supaya para investor mau terlibat mendanai pembangunan ibu kota baru.

Baca juga: PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Doli mengaku mendapat kabar bahwa Presiden Joko Widodo telah membangun komunikasi dengan banyak pihak untuk mendanai pembangunan ibu kota.

"Dari sekian perjalanan atau komunikasi yang dibangun oleh pemerintah itu, bahkan kemarin dari Glasgow turun ke Italia, sampai ke Dubai, di Dubai Expo itu ketemu dari berbagai pihak, mereka mengatakan mereka mau membantu asalkan payung hukumnya jelas," ujar Doli.

Menurut Doli, keseriusan Pansus dalam membahas RUU IKN terlihat dari rapat-rapat yang berlangsung dari siang hingga malam, bahkan dini hari.

Kendati demikian, Doli mengeklaim pihaknya tetap membahas RUU IKN dengan konsentrasi penuh agar sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

Ia menegaskan, pembahasan RUU IKN mesti memnuhi syarat formil dan materil agar tidak dinyatakan inkonstitusional apabila dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja.

Baca juga: Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

"Tentu kami tidak ingin mengulangi itu. Makanya saya katakan, ini kami lakukan dengan konsentrasi tinggi, untuk kita tahu ini waktunya sangat ketat tapi juga dari satu sisi kita sadar betul bahwa ini semuanya bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku," kata Doli.

Diberitakan, rapat Pansus RUU IKN dengan pemerintah pada Selasa dini hari menyepakati RUU IKN dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dalam pandangan mini fraksi, 8 dari 9 fraksi di DPR menyatakan setuju untuk mengesahkan RUU IKN, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolaknya.