Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ketimpangan Vaksin di Daerah, Anggota DPR: Harus Jadi Perhatian Bersama

Kompas.com - 11/01/2022, 21:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin menilai masih adanya daerah yang rendah cakupan vaksinasinya perlu menjadi perhatian seluruh pihak.

Pasalnya, dia mengkhawatirkan problem tersebut akan menimbulkan potensi penyebaran varian baru Covid-19 seperti halnya di Afrika.

"Soal pemerataan vaksinasi di setiap daerah harus jadi perhatian bersama, karena nantinya akan menjadi pekerjaan rumah baru," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Paradoks Jawa Barat, Baru 9 Daerah Penuhi Kriteria Vaksin Booster Covid-19

Dari segi pemerintah, politikus PKS itu menagih keseriusan dalam hal penyediaan fasilitas pengiriman dan stok vaksin yang cukup untuk semua daerah.

Hal itu, kata dia, harus tersedia terutama untuk vaksin primer, sebelum nantinya dilanjutkan ke vaksin booster.

Sementara itu, Alifudin menilai ketimpangan vaksin juga dikarenakan masih kurang sadarnya masyarakat tergerak mengikuti vaksinasi.

Hal itu dinilai sebagai kendala umum yang terjadi di daerah.

"Maka ke depannya harus lebih digencarkan lagi sosialisasi akan pentingnya vaksin," ucap dia.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Vaksinasi Booster Gratis Mulai Besok, Ini Syarat dan Jenisnya

Alifudin mengingatkan bahwa dengan dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan di beberapa daerah PTM 100 persen, maka diperlukan sebaran vaksinasi secara merata.

Kemudian, adanya transmisi lokal varian Omicron di Indonesia juga harus dilihat sebagai pertimbangan agar terwujud pemerataan vaksinasi.

"Terutama untuk peserta didik dan orang yang memiliki resiko tinggi," tambahnya.

Baca juga: Jokowi: Saya Putuskan Vaksin Booster Gratis karena Keselamatan Rakyat yang Utama

Alifudin mengemukakan agar pendataan dan pemerataan distribusi vaksin berjalan lancar, pemerintah dapat menggandeng instansi terkait untuk berkolaborasi dalam vaksinasi.

Hal ini semata agar target vaksin di masing-masing daerah dapat terpenuhi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com