Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disinggung Soal Jabatan Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati: Saya Dianggap Barangkali Kurang Pintar

Kompas.com - 10/01/2022, 11:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan banyaknya pertanyaan terkait posisinya saat ini sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Padahal, kata dia, jabatan itu diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan demikian, posisi itu dinilai bukan berasal dari dirinya sendiri yang meminta, melainkan Jokowi.

"Banyak orang nanya, kenapa Pak Jokowi, yang dijadikan saya lagi gitu. Lah saya bilang, yang nyuruh saya presiden lho, memangnya maunya saya sendiri? Coba toh, aneh ya?" kata Megawati dalam pidato pembukaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 PDI-P, Senin (10/1/2022).

Megawati mengaku berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah membentuk BRIN.

Lebih lanjut, Presiden kelima RI itu menduga, pertanyaan itu muncul karena dirinya dianggap kurang pintar.

Baca juga: HUT Ke-49 PDI-P, Jokowi Beri Sambutan dari Istana, Megawati dari Teuku Umar

"Jadi, orang kayaknya apa sih, saya dianggap barangkali ya kurang pintar," tutur Megawati.

Ia pun kemudian menukil pernyataan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang menyebut dirinya sebagai salah satu pihak yang kerap membicarakan soal riset dan inovasi di Indonesia.

Bersama dengan Megawati, ada juga Presiden ketiga RI BJ Habibie.

Hanya saja, Megawati mengaku bahwa dirinya kurang cakap dalam berbicara, sehingga orang menganggapnya kurang pintar.

"Saya tetap disinggung, kenapa yang dijadikan ketua dewan pengarah ibu Mega, gitu. Pak Handoko, lalu bilang, saya kok denger yang ngomong riset dulu itu Pak Habibie dan Ibu Mega, saya mungkin kurang bisa ngomong kali ya," cerita dia.

Diketahui, Presiden Jokowi melantik Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Baca juga: Kata Hasto, Megawati Anggap Pemberhentian Ratusan Honorer Lembaga Eijkman Sudah Konsekuensi

Penetapan keanggotaan Dewan Pengarah BRIN tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Mengangkat keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional masing-masing, satu, Doktor Honoris Causa Megawati Soekarnoputri sebagai ketua," demikian isi keppres yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com