Terima SK Menkumham, IM57+ Institute Resmi Berbadan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Memanggil 57 (IM57+) Institute resmi ditetapkan sebagai organisasi berbadan hukum dan berkedudukan di Jakarta. Hal ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM, Rabu (5/12/2022).

Organisasi ini merupakan wadah bagi 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan antikorupsi.

"Proses pendaftaran sebagai badan hukum dalam bentuk perkumpulan ini adalah wujud bahwa IM57+ Institute mempunyai itikad baik dalam memenuhi hukum yang berlaku," ujar Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha kepada Kompas.com, Minggu (9/1/2021).

Di sisi lain, ujar Praswad, status badan hukum tersebut akan mendukung kegiatan dalam kepengurusan yang telah berjalan sekitar satu bulan.

Baca juga: Polri Izinkan Eks Pegawai KPK Aktif di IM57+ Sepanjang Tak Langgar Aturan

Ia menyebut, IM57+ telah melakukan telaah kasus hingga kerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam penguatan kapasitas jurnalisme investigatif terkait pemberantasan korupsi.

"Kami berkomitmen untuk terus membangun basis advokasi dalam rangka mendorong pemberantasan korupsi yang berjalan secara optimal” tutur Praswad.

IM57+ Institute pun mengundang berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh serta koalisi masyarakat untuk berkolaborasi seluas-luasnya melalui loket pengaduan pada kantor sekretariat IM57+ Institute di Gedung YLBHI, lantai 1, Jakarta Pusat,

Menurut Praswad, organisasinya terbuka untuk melakukan kolaborasi atas kasus-kasus korupsi yang perkaranya tidak berjalan dengan baik pada penegak hukum terkait.

IM57+ Institute, ujar dia, akan mengkaji penanganan perkara telah berlarut-larut dan diduga ada conflict of interest atau konflik kepentingan antara penegak hukum dan pihak yang terkait perkara.

Baca juga: 44 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, IM57+: Salah Satu Cara Berjuang

"Melalui pengesahan tersebut maka IM57+ Institute dapat beraktivitas sebagai lembaga resmi yang diakui oleh negara," ujar Praswad.

"Maka diharapkan kontribusi IM57+ Institute dalam pemberantasan korupsi dapat berjalan secara lebih optimal," tutur dia.

M57+ Institute kini juga telah membentuk kepengurusan yang ditetapkan sejak bulan Desember 2021. Berikut susunanya:

1. Ketua: Mochamad Praswad Nugraha
2. Sekretaris Jenderal: Lakso Anindito
3. Bendahara: Novariza
4. Direktur Investigasi dan Riset: Iguh Sipurba
5. Direktur Akademi Anti Korupsi: Budi Agung Nugroho
6. Manajer Advokasi dan Litigasi: Rasamala Aritonang
7. Manajer Humas: Ita Khoriyah
8. Manajer Kampanye : Benydictus Siumlala Martin Sumarno
9. Manajer Kerjasama Internasional: Christie Afriani
10. Manajer Teknologi Informasi: Rahmat Reza Masri
11. Manajer Operasional : Ronald Paul Sinyal
12. Manager Pendidikan dan Pelatihan : Anissa Rahmadhany
13. Manajer Administrasi : Airien Marttanti Koesniar
14. Manajer Finansial: Agtaria Adriana

Baca juga: IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Untuk diketahui, pegawai KPK yang dipecat usai dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) mendeklarasikan IM57+ Institute pada hari terakhir mereka bekerja atau pada 30 September 2021.

IM57+ Institute juga memiliki Executive Board yang terdiri dari mantan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Hery Muryanto, mantan Direktur Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujanarko.

Kemudian, mantan penyidik senior Novel Baswedan, mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprapdiono serta mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Kabiro SDM) Chandra SR.

Selain itu, terdapat pula Investigation Board yang terdiri dari mantan penyidik dan penyelidik senior.

Kemudian, Law and Strategic Research Board beranggotakan ahli hukum dan peneliti senior, serta Education and Training Board terdiri atas jajaran ahli pendidikan dan pelatihan antikorupsi.